80 Persen Masyarakat Puas Kinerja 100 Hari Kerja Prabowo, Ini Tanggapan Puan, Ekonom dan Istana
Hasil survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan masyarakat puas pada kinerja 100 hari pertama Prabowo, Puan sebut tantangan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Subianto melewati 100 hari kerja setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih mencapai 79,3 persen. Bahkan survei yang dilakukan menunjukkan tingkat kepuasan 80,9 persen.
Indikator Politik juga menyatakan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Prabowo dan rakyat Indonesia akan berakhir, terlebih ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, Presiden dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.
Baca berita dengan sedikit iklan,
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa hasil survei Indikator Politik Indonesia menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan ke depannya.
Menurut dia, angka kepuasan publik sebesar 79,3 persen menjadi tantangan karena penilaian tersebut baru mencakup 100 hari kerja. "Ini tentu saja harus bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025, seperti dikutip Antara.
Puan mengapresiasi Presiden Prabowo terkait dengan hasil survei tersebut. Namun, dia mengingatkan agar program-program pemerintah ke depannya mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, dia merespons mengenai berbagai masalah terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, program tersebut merupakan program baru yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan oleh Pemerintah.
Menurut Puan, DPR memberikan kesempatan kepada Pemerintah agar terus memperbaiki program tersebut yang memiliki berbagai problem teknis di lapangan. "Jadi, kami tetap kawal di DPR agar Pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak," kata dia.
Ekonom: Komitmen Kuat Jaga Stabilitas Harga
Ekonom Josua Pardede memandang pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama kerjanya menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan strategis.
“Langkah-langkah seperti reformasi subsidi energi, penguatan cadangan pangan, diversifikasi konsumsi pangan lokal dan peningkatan efisiensi distribusi pangan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Josua kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Josua menyebutkan terkendalinya inflasi pada Oktober-Desember 2024 yang masih terjaga di dalam target sasaran inflasi.
Dengan upaya-upaya mendukung terjaganya inflasi, pemerintah juga perlu mendorong terjaganya daya beli masyarakat terutama warga berpenghasilan menengah dan rendah.
“Sehingga pada akhirnya konsumsi masyarakat akan dapat solid menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini,” kata Josua yang merupakan Chief Economist PermataBank itu.
Josua merinci, salah satu langkah strategis pemerintah yaitu reformasi subsidi energi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema subsidi bahan bakar.
Subsidi untuk Elpiji tidak akan diubah, sementara detail mengenai subsidi bahan bakar minyak dan listrik masih dalam perhitungan yang cermat.
Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mengurangi beban subsidi yang mencapai sekitar 16 persen dari pengeluaran anggaran tahun sebelumnya, dengan rencana pengalihan subsidi menjadi bantuan tunai langsung kepada keluarga yang membutuhkan.
“Langkah ini diharapkan dapat menghemat hingga Rp200 triliun melalui penargetan subsidi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah berupaya menjaga stabilitas anggaran dan melindungi keluarga berpenghasilan rendah dari dampak fluktuasi harga minyak global,” kata Josua.
Kebijakan strategis yang kedua yaitu terkait dengan swasembada pangan. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat stok cadangan pangan pemerintah.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan stabil, sehingga dapat menekan gejolak harga yang berpotensi memicu inflasi.
Ketiga, pemerintah mendorong optimalisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Dalam hal ini, Bapanas telah menyerahkan lima unit SPHP Mobile kepada pemerintah daerah sebagai upaya mempercepat pelaksanaan stabilisasi pangan.
Inisiatif ini, menurut Josua, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga pasokan dan harga pangan tetap stabil, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan cenderung meningkat.
Keempat, pemerintah mendorong konsumsi pangan lokal seperti sorgum melalui gerakan penganekaragaman pangan. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional tetapi juga mengurangi ketergantungan pada komoditas impor yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional.
Kelima, dalam upaya mendukung transformasi Perum Bulog, Bapanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan cadangan pangan dan distribusinya, sehingga stabilitas harga pangan dapat terjaga dengan lebih baik.
Selain itu, Bapanas juga sudah meluncurkan Portal Satu Data Pangan untuk mendorong kebijakan pengelolaan data pangan yang akurat dan berkualitas.
“Dengan data yang terintegrasi dan akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan,” kata Josua.
Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai pemerintah berhasil mengejar swasembada pangan komoditas beras dalam 100 hari kerja berkat besarnya alokasi anggaran dan pengelolaan sumber daya untuk fokus ke padi.
Dia mengatakan, dengan adanya anggaran di Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga subsidi, memastikan sawah bisa ditanami dengan baik dan berkelanjutan.
"Dengan menyediakan benih, pupuk, dan infrastruktur yang menjamin ketersediaan air. Melihat langsung at all cost ini, sepertinya tidak terlalu sulit untuk mencapai swasembada beras," kata Khudori kepada Antara, Selasa.
Kendati demikian, dia menekankan perlunya swasembada beras yang berkelanjutan. Program itu bisa dan tetap akan terus berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri apabila ada anggaran secara kontinu.
Hal itu akan sulit dipertahankan jika jumlah anggaran turun, apalagi hanya berfokus pada padi, maka akan berimplikasi pada komoditas lain.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dan memenuhi harapan rakyat.
"Pemerintah menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja," kata Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masing-masing tercatat sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen.
“Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional,” ujar Yusuf.
Yusuf juga menyampaikan bahwa hasil survei ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja.
“Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Dalam 100 hari pertama, kata Yusuf, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menggencarkan upaya pemberantasan korupsi.
Selain itu, pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda.
Pemerintah, menurut Yusuf, menyadari bahwa banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan.
“Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.
Pilihan Editor
