Gubernur Papua Barat minta pimpinan OPD lakukan penghematan anggaran

Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temogmere meminta 48 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi setempat untuk melakukan penghematan anggaran tahun 2025.

Hal itu ditegaskan oleh Ali Baham Temongmere saat menyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Papua Barat Tahun 2025 kepada 48 OPD di auditorium PKK Papua Barat, Manokwari, Kamis.

Dia mengatakan penghematan anggaran yang dimaksud antara lain membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar.

Kemudian, melakukan pengurangan terhadap belanja perjalanan dinas, belanja honorarium, serta belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki capaian terukur.

"Penggunaan anggaran lebih difokuskan pada alokasi belanja dengan target peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik," ujar Ali Baham.

Ali Baham juga mengingatkan setiap pimpinan OPD selaku kuasa pengguna anggaran, wajib merealisasikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban.

Laporan dimaksud harus disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai standar akuntansi pemerintah dalam satu periode anggaran dengan memperhatikan prinsip ketepatan waktu.

"Supaya uang rakyat yang tercantum dalam DPA dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat," tegas Ali Baham.

Dia mengatakan APBD Papua Barat 2025 sebesar Rp3,570 triliun yang dikelola 48 OPD untuk membiayai kegiatan meliputi enam urus wajib pelayanan dasar, dan 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar.

Berikutnya, 8 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 urusan penunjang urusan pemerintahan, 1 urusan pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 urusan pemerintahan umum.

"Termasuk bagian dana transfer ke tujuh pemerintah kabupaten se-Papua Barat," kata Ali Baham.

Ia menyebut APBD Papua Barat 2025 mengalami penurunan karena sebagian aset telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga pemanfaatan anggaran menggunakan skala prioritas.

Hal itu bertujuan agar pelaksanaan program kerja selama satu tahun lebih efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Papua Barat sebagai objek dari pembangunan.

"Dapat dipahami, alokasi dana yang dikelola masing-masing OPD mengalami penurunan. Maka, diperlukan keseriusan dan komitmen pimpinan OPD," ujarnya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025