Pemerintahan baru Suriah Membubarkan Partai Baath, Mengangkat Al-Sharaa Sebagai Presiden Suriah

Pemerintahan baru Suriah mengumumkan pembubaran beberapa partai dan badan politik utama yang memiliki kontribusi besar terhadap pemerintahan Suriah.

Pemerintahan baru Suriah Membubarkan Partai Baath, Mengangkat Al-Sharaa Sebagai Presiden Suriah

Dewan Membubarkan , Mengangkat Al-Sharaa Sebagai Presiden

TRIBUNNEWS.COM- Pemerintahan baru mengumumkan pembubaran beberapa partai dan badan politik utama yang memiliki kontribusi besar terhadap pemerintahan .

Departemen Operasi Militer mengumumkan serangkaian perubahan besar pada hari Rabu, termasuk pembubaran lembaga politik dan militer utama yang terkait dengan rezim sebelumnya.

Berbicara dalam pernyataan resmi, Kolonel Hassan Abdul Ghani mengumumkan pembubaran Sosialis Arab dan Front Progresif Nasional, yang secara efektif membongkar struktur politik yang telah memerintah selama beberapa dekade.

Abdul Ghani juga mengumumkan pembubaran tentara rezim sebelumnya, dan menyatakan bahwa tentara baru akan dibangun kembali "berdasarkan fondasi nasional" untuk melayani kepentingan negara.

Lebih lanjut, ia mengonfirmasi bahwa Pemimpin Ahmed al-Sharaa telah memangku jabatan presiden selama fase transisi dan kini menjalankan tugas presiden Republik Arab .

Pernyataan tersebut juga menguraikan perubahan konstitusional yang besar, termasuk pembubaran Majelis Rakyat dan komite-komite afiliasinya, beserta pembatalan Konstitusi 2012. Kepemimpinan transisi akan memberi wewenang kepada Presiden Republik untuk membentuk dewan legislatif sementara guna mengawasi pemerintahan hingga konstitusi permanen disetujui.

Abdul Ghani menambahkan bahwa semua faksi militer, serta badan-badan revolusioner politik dan sipil, akan dibubarkan dan diintegrasikan ke dalam lembaga-lembaga negara sebagai bagian dari upaya untuk "menyatukan pemerintahan dan membangun stabilitas."

Semua faksi harus dibubarkan

Al-Sharaa pada bulan Desember telah mengungkapkan serangkaian keputusan yang saat ini sedang ditinjau oleh pemerintah sementara negara tersebut, di mana ia mengonfirmasi bahwa "tidak akan ada wajib militer, kecuali untuk spesialisasi tertentu, yang akan diwajibkan untuk jangka waktu pendek."

Selain itu, peningkatan gaji sebesar 400 persen di sedang dipertimbangkan, kata al-Sharaa, yang juga merupakan pemimpin kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) yang berhasil, sebagai bagian dari aliansi, untuk merebut sebagian besar wilayah dan menyebabkan penggulingan Presiden Bashar al-Assad minggu lalu.  

Ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah membangun kembali rumah yang hancur dan memulangkan warga yang mengungsi.

Al-Sharaa juga menegaskan bahwa semua faksi di akan dibubarkan, menekankan bahwa tidak akan ada senjata di tangan siapa pun selain negara baru.

 


SUMBER: AL MAYADEEN