Sekjen Hizbullah Marah setelah Israel Tunda Penarikan IDF dari Lebanon hingga 18 Februari

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal , Naim Qassem, menolak perpanjangan batas waktu penarikan tentara pendudukan dari selatan.

Ia menegaskan tidak akan menyetujuinya bahkan untuk perpanjangan satu hari.

"Kelanjutan pendudukan adalah sebuah agresi terhadap kedaulatan, dan setiap orang bertanggung jawab untuk menghadapinya, mulai dari pemerintah hingga rakyat," kata Naim Qassem dalam pidato, Senin (27/1/2025).

“Israel harus mundur karena waktu 60 hari telah berlalu,” katanya.

Ia menekankan kelompok perlawanan memiliki hak untuk bertindak sebagaimana mestinya.

Naim Qassim juga memperingatkan PBB, Amerika Serikat, Perancis, dan pendudukan harus bertanggung jawab atas dampak penundaan penarikan pasukan dari .

“Apakah Washington berharap menemukan seseorang di yang akan menerima perluasan agresi atas kemauannya sendiri? Ini tidak akan terjadi," katanya.

Sekjen mengatakan ia mendapat informasi bahwa sekutu utama , Amerika Serikat, menghubungi pejabat dan meminta mereka untuk memperpanjang perjanjian hingga 28 Februari 2025.

"Ini berarti bahwa tidak akan menarik diri hingga tanggal tersebut," kata Naim Qassem.

"Pejabat menanggapinya dengan penolakan. Setelah itu, ia mengusulkan perpanjangan hingga tanggal 18 bulan depan (Februari), dan hal tersebut juga mendapat penolakan dari . Kemudian pihak Amerika berkata: 'Ada kebutuhan untuk 5 lokasi yang menghadap ke perbukitan'. Namun pejabat menolak," kata Naim Qassem sesuai dengan apa yang telah ia konfirmasi.

Dia menekankan bahwa Presiden Lebanon, Joseph Aoun, tidak dapat memberi Israel satu keuntungan pun.

Baca juga:

Naim Qassem juga mengomentari kembalinya warga ke selatan sebagai hal yang wajar untuk mengambil hak atas tanah dan rumah yang mereka tinggalkan selama serangan .

"Pendudukan meminta gencatan senjata, dan kelompok perlawanan menyetujui hal itu dengan negara . Perlawanan menang dengan orang-orang yang bergerak ke desa-desa terdepan," katanya, seperti diberitakan Al Mayadeen.

Ia mengungkap bahwa perjanjian gencatan senjata dan yang berlaku mulai 27 November 2024 adalah atas kepentingan pemerintah yang ingin melindungi perbatasan dan mengusir dari .