Rocky Gerung Soroti Isu Strategis Pemerintahan Prabowo, Singgung Soal Polemik Pagar Laut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis dan pengamat politik, menilai saat ini terdapat 2 kepentingan dalam pemerintahan .

Hal ini dikatakan soal 100 kerja Pemerintahan Prabowo dalam diskusi Kaukus Nusantara Bersatu bertemakan "Arah Indonesia ke Depan" di Jakarta pada Kamis (23/1/2025) lalu.

Menurut Rocky, masih terlihat adanya keinginan dari kelompok tertentu mempertahankan pengaruh pemerintahan Presiden Jokowi dalam kabinet saat ini.

Baca juga:

"Saat ini kita bisa lihat, ada dua kepentingan yang berjalan dalam pemerintahan Prabowo. Satu sisi ada keinginan untuk melanjutkan kekuasaan lama, tapi di sisi lain ada yang ingin bersikap populis sesuai dengan keinginan publik," ucap Rocky.

Selain itu, Rocky yang juga merupakan akademisi ini menyebut hingga kini arah dan paradigma dalam kabinet juga masih belum jelas khususnya dalam pengambilan kebijakan.

"Donald Trump begitu diambil sumpah langsung mengumumkan paradigma pemerintahannya. Sementara di Indonesia, hingga saat ini kita belum mendapatkan gambaran yang jelas, ke mana arah pemerintahan ini akan dibawa," kata Rocky.

Rocky pun mencontohkan soal polemik di Tangerang. Menurutnya, hal itu jelas memperlihatkan kurangnya koordinasi antar-instansi pemerintah.

"Kasus di Tangerang memperlihatkan tidak adanya koordinasi yang jelas di kabinet. Instruksi untuk membongkarnya memang sudah diberikan oleh Presiden dengan melibatkan TNI AL, tetapi hingga kini belum jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum," paparnya.

Rocky juga menyoroti persoalan proyek reklamasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menurutnya memiliki potensi menimbulkan konflik sosial berbasis etnis dan ras. 

Baca juga:

Ia mengkritik lambatnya penanganan kasus tersebut dan menilai bahwa pemerintah terkesan 'mencicil' penyelesaiannya tanpa adanya langkah konkret yang diumumkan kepada publik.

"Publik menunggu kepastian, ingin tahu siapa pejabat yang harus bertanggung jawab, tapi sejauh ini tidak ada ketegasan," tegasnya.

Di sisi lain, Rocky juga menyoroti keputusan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

Menurutnya, langkah ini dapat menjadi pilihan strategis jika bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin, bukan sekadar anggota pasif. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut juga memiliki risiko besar. 

"Bergabung dengan BRICS sebagai pilihan ideologis adalah hal yang baik, tapi kita harus siap dengan konsekuensinya. Indonesia bisa menghadapi sanksi dari negara-negara Barat karena ekonomi kita masih sangat bergantung pada dolar," jelasnya. 

Baca juga:

Ia menilai bahwa Prabowo ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin populis atau bahkan seorang sosialis dengan keberaniannya mengambil risiko besar dalam kebijakan ekonomi global. Namun, ia juga mengingatkan bahwa langkah tersebut harus diiringi dengan strategi ekonomi yang jelas. 

"Indonesia bisa saja ingin kembali menjadi pemimpin di ASEAN seperti era Soeharto, tetapi untuk menjadi pemimpin global, kita harus memiliki visi yang lebih kuat," tambahnya. 

Rocky menilai, jika kebijakan bergabung dengan BRICS hanya dilakukan atas dasar pragmatisme tanpa landasan strategis yang kokoh, maka Indonesia berisiko mengalami ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan.