Sekjen PBB Desak AS Berikan Pengecualian dalam Penghentian Bantuan

TEMPO.CO, Jakarta - Antonio Guterres meminta agar memberikan pengecualian terhadap pengiriman bantuan krusial dari kebijakan penghentian sementara bantuan luar negerinya yang berlaku secara luas, demikian disampaikan oleh Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric, Senin.

Guterres "memperhatikan dengan prihatin" pengumuman penghentian sementara bantuan luar negeri AS, kata Dujarric dalam sebuah pernyataan seperti dilansir .

“Sekjen PBB menyerukan agar adanya "pengecualian" tambahan dipertimbangkan guna memastikan keberlanjutan pengiriman bantuan pembangunan dan kegiatan kemanusiaan yang krusial bagi komunitas-komunitas paling rentan di seluruh dunia, yang kehidupan dan penghidupannya bergantung pada dukungan ini,” ujar Dujarric.

Guterres berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan baru AS terkait penyediaan dukungan pembangunan yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang tengah bergumul dengan tantangan tersulit yang dihadapi negara-negara berkembang, ungkap Dujarric.

"AS merupakan salah satu penyedia bantuan terbesar, dan sangatlah penting bagi kita untuk bekerja secara konstruktif guna bersama-sama membentuk jalur strategis ke depannya.," katanya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Jumat lalu memerintahkan penghentian sementara hampir semua bantuan luar negeri yang diberikan oleh Departemen Luar Negeri AS.

Dengan langsung diberlakukan selama 90 hari, arahan Rubio mewajibkan staf Departemen Luar Negeri AS untuk mengeluarkan "perintah penghentian" pada hampir semua "pemberian bantuan asing yang ada," menurut laporan media.

Meskipun memo tersebut menguraikan pengecualian untuk Israel dan Mesir, yang masing-masing menerima dana militer asing sebesar US$3,3 miliar dan US$1,3 miliar setiap tahunnya, namun bantuan kepada sekutu utama AS lainnya, termasuk Ukraina, Yordania, dan Taiwan, dilaporkan terkena dampak.