Kapan Tukin Dosen ASN Cair? Ini Penjelasan Kemendiktisaintek

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen aparatur sipil negara (ASN) pada 2025. Namun, belum dipastikan waktu pembayaran tukin itu akan dilakukan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang membenarkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menganggarkan Rp 2,5 triliun untuk pembayaran ASN. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pencairan tukin dosen bisa dilakukan.

"Sampai saat ini kami telah menyelesaikan rancangan perpres-nya yang dibutuhkan. Saat ini kan diajukan lagi ke Setneg (Sekretariat Negara), Setneg ke Presiden. Nah, itu kita belum tahu kapan itu," kata dia usai rapat kerja dengan Komisi X di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (23/1/2025).

Ia menambahkan, pencairan tukin juga belum bisa serta merta dilakukan setelah Perpres diterbitkan. Pasalnya, Kemendikti Saintek masih harus membuat Peraturan Menteri (Permen), sebagai aturan turunan dari Perpres tersebut.

Tak hanya itu, Togar mengatakan, pihaknya juga masih harus membuat pedoman terkait pencairan tukin dosen ASN. Baru setelah itu, tukin untuk bisa dicairkan.

"Jadi, enggak bisa juga serta merta seperti instan gitu ya. Segera gitu. Ya harap bersabarlah, ini satu perjuangan kita," ujar dia.

Togar menyebutkan, pihaknya sejak awal telah memperjuangkan agar bisa diperhatikan oleh pemerintah. Pasalnya, sejak awal, anggaran untuk tukin dosen ASN tidak ada dalam postur APBN 2025.

"Nah, ini perjuangan saya, perjuangan kementerian yang saya masukin saat ini gitu loh. Nah, jadi kebersamaan ini yang diperlukan untuk kita bisa memperjuangkan masalah tukin ini," kata dia.