100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, IMM Soroti Kinerja Kementerian ESDM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beragam lembaga survei mempublikasi hasil survei kepuasan publik menyangkut kinerja Kabinet Merah Putih dalam rentan 100 hari perjalanan kabinet ini.

Evaluasi kinerja semacam ini lazim terjadi dalam setiap momentum awal kepemimpinan.

Di tengah riuh evaluasi kinerja kabinet merah putih itu, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammamdiyah (DPP IMM) juga ikut menyoroti kinerja kabinet merah putih, utamanya pada pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Secara umum, kami apresiasi kinerja Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Menurut kami pemerintahan ini bisa berjalan efektif, progresif dan produktif, utamanya pada bidang sosial, pendidikan dan kesehatan”, ucap Ketua DPP IMM Bidang ESDM, Muh. Idil melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/01/2024).

Kendati terdapat kemajuan pada beberapa sektor, menurut Idil, kepemimpinan di wilayah pengelolaan ESDM belum berjalan maksimal.

Dirinya menyoroti maraknya tambang ilegal di sejumlah wilayah.

“Kami lihat, hampir tidak ada program prioritas yang jelas dan lugas dari menteri terkait. Contohnya, persoalan tambang ilegal yang sampai sekarang masih marak. Tambang illegal ini sudah memakan ratusan korban jiwa dan kebocoran anggaran negara," kata Idil.

Bukan hanya soal tambang illegal, dirinya juga menyoroti respons dalam mengelola dampak ekologis dari pertambangan sehingga pelan dan pasti pengelolaan tambang berdampak buruk pada lingkungan.

“Belum lagi dampak ekologisnya. Saya kira, per hari ini belum ada strategi dan program yang jelas tentang bagaimana bisa tangani dampak lingkungan dari pertambangan. Ini yang buat pertambangan justru berdampak destruktif," jelasnya.

Menurut Idil, memburuknya kinerja kementerian ESDM diakibatkan dari inkompetensi Bahlil sebagai Menteri.

“Belum ada bukti valid yang menunjukkan Pak Bahlil kompeten di bidang ESDM ini. Ini terang kita lihat dari tiadanya visi yang jelas, tidak ada program prioritas juga kemampuan mengelola kementerian ini agar lebih produktif dan progresif," tutur Idil.

Terakhir, Idil meminta Presiden Prabowo Subianto tegas untuk mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah tegas.

Survei Celios

Sebelumnya,  dalam survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masuk dalam daftar tiga besar menteri di bidang energi dan lingkungan yang mendapatkan rapor merah.

Bahlil menempati posisi kedua dengan skor minus 25 setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan skor minus 45. Di posisi ketiga ada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dengan skor minus 6.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudistira menyoroti beberapa kebijakan energi yang dianggap problematik.

Bhima mengungkapkan bahwa meskipun pada pertemuan G20 di Brasil, di mana di situ Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong 71 GW energi terbarukan dan memensiunkan PLTU batu bara, kebijakan yang diterjemahkan di Indonesia justru tidak sejalan dengan janji tersebut.

"Begitu diterjemahkan jadi kebijakan energi yang muncul di Indonesia, ini adalah yang problematis," katanya dalam konferensi pers daring bertajuk Rapor , Selasa (21/1/2025).