Hamas Umumkan Pembebasan Tentara Wanita Israel: Detail dan Tanggal

Hamas mengumumkan bahwa empat tentara wanita Israel akan dibebaskan pada Sabtu, 25 Januari 2025, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan.

Hamas Umumkan Pembebasan Tentara Wanita Israel: Detail dan Tanggal

TRIBUNNEWS.COM - mengumumkan bahwa empat tentara wanita Israel akan dibebaskan pada Sabtu, 25 Januari 2025, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan.

Pembebasan ini dijadwalkan berlangsung pukul 10:00 waktu setempat atau 15:00 WIB.

Detail Pembebasan

Juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata , Abu Obaida, menyatakan bahwa keempat tentara yang akan dibebaskan adalah Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy, dan Liri Albag.

Pembebasan ini akan dilakukan dari Penjara Ofer, yang terletak di Tepi Barat dan dikelola oleh Dinas Penjara Israel.

Pihak kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengonfirmasi bahwa Israel menerima daftar nama para tawanan yang akan dibebaskan oleh , meskipun belum ada komentar lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Latar Belakang Gencatan Senjata

Pembebasan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang diberlakukan mulai 19 Januari 2024.

Pada hari pertama gencatan senjata, Israel telah membebaskan 90 tahanan Palestina, sementara membebaskan tiga tawanan Israel.

Gencatan senjata ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 15 bulan ini mengakibatkan hampir 47.300 warga Palestina tewas dan lebih dari 111.500 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023.

Tuntutan Israel terhadap UNRWA

Dalam perkembangan lain, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengumumkan bahwa Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) harus menghentikan operasinya di al-Quds paling lambat 30 Januari 2025.

Keputusan ini diambil karena dugaan infiltrasi UNRWA oleh , meskipun laporan PBB membantah klaim tersebut.

Parlemen Israel sebelumnya telah mengesahkan rancangan undang-undang untuk melarang kegiatan UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki.

Langkah ini menuai kritik dari pengamat internasional yang menilai UNRWA memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina.

Hingga saat ini, pejabat UNRWA belum memberikan tanggapan resmi terhadap ultimatum yang diberikan oleh Israel.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).