Pimpinan MPR Tekankan Pentingnya Kerja Sama untuk Maksimalkan Nilai Ekonomi Karbon 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua RI Fraksi PAN Eddy Soeparno, menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak untuk memberikan solusi terkait hambatan dalam akselerasi tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Hal itu agar potensi ekonomi Indonesia yang sangat besar dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Sebab, kata Eddy, Indonesia memiliki potensi penampungan yang mencapai 600 gigaton, dan berada dalam posisi strategis di antara negara-negara penghasil seperti Singapura, China, Korea, dan Jepang.

Demikian disampaikan Eddy, pada perayaan ulang tahun Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI) ke-1 di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/1/2025).

"Perdagangan akan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia di masa depan. Pengembangannya membutuhkan dukungan kuat dari sisi kebijakan dan regulasi. Potensi besar ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai ketinggalan dengan negara-negara tetangga," kata Eddy.

"Perdagangan di Indonesia sudah bisa diakselerasi dengan adanya bursa di IDX. Dari sisi regulasi, masalah utamanya adalah komunikasi. Banyak pihak yang datang kepada saya mengeluhkan hambatan-hambatan yang ada, termasuk regulasi. Dengan posisi saya sebagai Wakil Ketua dan anggota DPR Komisi XII yang membidangi energi, , dan investasi, saya akan berusaha untuk mencapai solusi atas masalah-masalah ini," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum ACEXI, Lastyo Kuntoaji Lukito, mengatakan bahwa acara ini merupakan momentum penting untuk menegaskan dukungan ACEXI terhadap pemerintah dalam mewujudkan tata kelola NEK yang berkualitas, serta merumuskan langkah strategis ke depan dalam pengendalian perubahan iklim.

"Kami bangga bahwa meskipun masih berusia muda, kami berkembang pesat dan secara aktif berpartisipasi dalam dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari badan legislatif, pemerintah, swasta, masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan negara sahabat, dalam rangka akselerasi tata kelola NEK yang berkualitas," ucap Lastyo.

ACEXI optimis bahwa dengan grand design yang berkualitas, akan lahir peluang baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

Ketua Dewan Pembina ACEXI, Rokhmin Dahuri, menyampaikan bahwa potensi NEK Indonesia yang luar biasa jangan sampai dimanfaatkan hanya oleh pihak asing.

"Di sinilah ACEXI dapat memainkan peran penting dalam menyediakan ahli-ahli emisi . Jangan sampai kegiatan-kegiatan terkait NEK seperti perdagangan , penyimpanan , atau kalkulasi didominasi oleh pihak-pihak luar negeri," kata Rokhmin Dahuri.

Ketua Dewan Pengawas ACEXI, Poempida Hidayatulloh, menilai bahwa meskipun pemerintah sudah membuat kemajuan dalam hal regulasi dan kebijakan , masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal koordinasi antar sektor.

“Dalam dunia transisi hijau, kita harus bergerak dengan pemikiran holistik. Jika setiap pihak berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan optimal. Kami dari ACEXI mengapresiasi langkah pemerintah, namun yang perlu dilakukan sekarang adalah menciptakan sistem yang lebih sentralistik dan dikelola oleh satu lembaga khusus,” ujar Poempida.

Poempida menambahkan bahwa lembaga ini bisa berada di bawah presiden untuk mengelola kepentingan lintas sektor, karena isu bukan hanya berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi juga dengan kehutanan, industri, dan sektor lainnya. 

"Jika ini tidak diawasi oleh lembaga yang lebih tinggi dari kementerian, bisa timbul masalah ego sektoral atau saling menyalahkan," ucapnya.

Ia berharap kebijakan dan regulasi terkait dapat terkoordinasi dan terharmonisasi dengan baik.

"Seperti yang pernah diusulkan oleh tim Pak Prabowo untuk membentuk badan di bawah presiden, kami mendukung inisiatif tersebut," pungkasnya.

Hadir dalam acara talkshow peringatan HUT ACEXI ke-1, Ketua Umum ACEXI, Lastyo K. Lukito, sebagai moderator, serta pembicara-pembicara lainnya, antara lain Wahyu Marjaka, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Joko Tri Hariyanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Brian Pramudita, Sekretaris Jenderal ACEXI, dan Debby Reynata, Pendiri dan Direktur Utama TruCarbon.