Wamenlu Sebut Alasan Indonesia Gabung BRICS Lantaran Kondisi Global Tidak Jelas

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengatakan ada dua pertimbangan pemerintah bergabung dengan BRICS. Alasan pertama adalah faktor  geopolitik dan alasan kedua faktor perekonomian internasional. 

BRICS adalah blok ekonomi non-Barat yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dengan anggota baru seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Menurut Arif, dengan bergabung menjadi anggota BRICS posisi tawar Indonesia di politik dunia menjadi lebih jelas. 

Arif mencatat ada beberapa konflik geopolitik yang menjadi pertimbangan, yakni perang Rusia-Ukraina, perang dagang Amerika-Cina, konflik di Amerika Latin, dan perang proksi di Afrika. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah mencari organisasi internasional yang dapat meningkatkan posisi Indonesia di komunitas global.

"Kami melihat adanya kondisi global yang tidak jelas arahnya ke mana. Deteksi tersebut aKhirnya kami memutuskan untuk menjadi anggota OECD dan BRICS. Itu dua kelompok ekonomi yang kuat," kata Arif dalam seminar di Universitas Pertahanan, Selasa (28/1).

Saat ini, Indonesia juga tengah melakukan proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD merupakan organisasi internasional yang berbasis di Paris. Saat ini, 87% anggota OECD merupakan negara maju.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan pemerintah menyambut baik status keanggotaan penuh di BRICS, seperti diumumkan oleh Brasil sebagai Ketua BRICS 2025. Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam agenda organisasi ini demi mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia juga akan berperan dalam mengatasi tantangan global, termasuk perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, keanggotaan di BRICS akan digunakan untuk memperjuangkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Menurut Kemlu, bergabungnya Indonesia dengan BRICS mencerminkan peran aktif Indonesia di kancah global sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama multilateral.

“Keanggotaan ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dengan negara-negara berkembang berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan berkelanjutan,” kata Kemlu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan adanya dampak negatif yang perlu diwaspadai setelah Indonesia bergabung dengan BRICS, terutama terkait proses aksesi OECD.

"Ketegangan antara OECD dan BRICS, terutama antara Amerika Serikat dan BRICS, bisa menjadi penghalang bagi Indonesia untuk masuk ke OECD," ujar Faisal.

Ia menyarankan agar Indonesia mengantisipasi dampak negatif ini, termasuk kemungkinan terburuk yakni gagal menjadi anggota OECD. Faisal juga menyebut bahwa karakteristik dan kepentingan ekonomi Indonesia lebih sesuai dengan BRICS dibanding OECD, yang cenderung mewakili negara-negara maju.