Legislator Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Soroti Nasib Industri Tekstil Dalam Negeri
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Firnando Hadityo Ganinduto menyoroti keberadaan industri tekstil dalam negeri
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota RI Fraksi menyoroti keberadaan industri dalam negeri yang sedang mengalami goncangan hebat.
Bahkan ada industri besar yang dinyatakan bangkrut, karena mendapat sejumlah permasalahan internal dan eksternal yang berat, yakni tarif masuk dan impor ilegal.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang didampingi Wamendag Dyah Roro Esti di , Jakarta, Rabu (20/11/2024).
"Pada industri besar, tampaknya mereka mengeluhkan masalah tarif yang tinggi untuk menembus pasar AS dan Eropa. Ini hasil komunikasi saya dengan industri ," kata Firnando.
Kalangan industri besar itu, kata Firnando, merasa keberatan dengan tarif masuk ke negeri Paman Sam dan Benua Biru.
"Akibat tingginya tarif masuk itu, membuat produk dari industri nasional menjadi kalah bersaing, karena harganya menjadi tidak kompetitif lagi," kata Politisi muda Golkar.
Legislator dari Dapil Jateng I mendesak agar pemerintah segera membantu memecahkan permasalahan tersebut demi kelangsungan industri nasional.
"Jadi pemerintah secepatnya perlu merespon hal itu dengan membantu menegosiasikan masalah tarif tersebut. Pasalnya, perusahaan besar itu memang mengejar pasar AS dan Eropa," katanya.
Apalagi, lanjut Firnando, dalam rapat kerja saat ini ada Dirjen Perdangan internasional, sehingga ancaman kebangkrutan industri ini bisa dicarikan solusinya.
"Jadi pak tolong sekali ini aspirasi dari dapil saya, yang sebagin besar industri nya mau ambruk, apalagi perusaahan-perusahaan besar ini menampung sekitar 20.000 karyawan. Kalau mereka bangkrut, semua berapa ratus ribu kartaywan yang terlantar," ujarnya.
Sementara, Firnando menilai permasalahan perusahaan tekstil menengah itu terletak pada derasnya produk tekstil ilegal dan selundupan yang masuk ke Indonesia.
Baca juga:
"Barang ilegal dan selundupan ini harus segera diatasi oleh pemerintah, jadi perketat pengawasan di lapangan," tandas dia.
