Para Perempuan Yang Mengubah Kepemimpinan Afrika

Wakil Presiden Ghana, Jane Naana Opoku-Agyemang, dan Presiden Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, berhasil menduduki jabatan tinggi di negaranya. Hal ini menunjukkan adanya arus perubahan, di mana posisi politik penting di Afrika kini lebih banyak diduduki oleh perempuan.

Arus perubahan ini pun terlihat di negara Afrika sub-Sahara lainnya: Perdana Menteri(PM) Togo, Victoire Tomegah Dogbe, PM Namibia, Saara Kuugongelwa-Amadhila, PM Uganda, Robinah Nabbanja, dan PM Republik Demokratik Kongo, Judith Suminwa.

Presiden dan perdana menteri Namibia adalah perempuan. Penting diingat, sebelumnya lima jabatan kementerian yang umum dipegang oleh anggota kabinet perempuan adalah kementerian perempuan dan kesetaraan gender, kementerian urusan keluarga dan anak-anak, kementerian inklusi sosial dan pembangunan, kementerian perlindungan sosial dan jaminan sosial, serta kementerian urusan masyarakat adat dan minoritas.

Rwanda memimpin gerakan

Menurut UN Women Division (red. Entitas Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan), hanya enam negara di dunia yang setidaknya memiliki 50% kedudukan perempuan di parlemen, dengan Rwanda memimpin secara global dengan 60%. Negara-negara lain yang masuk dalam daftar ini adalah Kuba, Nikaragua, Andorra, Meksiko, Selandia Baru, dan Uni Emirat Arab.

Kemajuan Rwanda ini didukung dengan langkah-langkah khusus. Dimulai dengan konstitusi tahun 2003 yang menetapkan kuota 30% untuk perempuan dalam posisi terpilih. Partai-partai politik turut menerapkan kuota sukarela kandidat perempuan dari partai mereka.

'Cukup gila' untuk ikut kontestasi politik

Namun, masih ada hambatan serius. Di banyak negara, perempuan menghadapi diskriminasi, patriarki, dan misogini.

Analis politik Kenya, Nerima Wako-Ojiwa, mengatakan kepada DW bahwa di negaranya, besarnya modal finansial yang diperlukan untuk menjalankan kampanye pemilu serta stigma sosial yang melekat untuk menjadi politisi karir, membuat banyak perempuan enggan mencalonkan diri untuk jabatan politik.

"Kami melihat, banyak pria yang terjun ke dunia politik adalah pengusaha yang menjalankan bisnis mereka sendiri dan meminta teman-teman mereka untuk mendukung kampanye mereka,” ujar Wako-Ojiwa.

Ia menambahkan bahwa perempuan harus menghadapi penolakan dari keluarga, dan banyak yang mengalami pelecehan secara online dan fisik.

"Kesannya, untuk muncul di dunia politik, Anda harus menjadi perempuan dengan tipe tertentu, ‘cukup gila', dan mental setangguh baja untuk dapat bersaing (untuk mendapatkan kekuasaan),” jelas Wako-Ojiwa kepada DW.

"Perempuan tidak dipercaya untuk menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan negara. Jadi salah satu tantangan adalah menghadapi orang-orang dengan perspektif tidak ada perempuan di posisi yang lebih tinggi,” ujar Rose Reuben, direktur eksekutif Asosiasi Perempuan Media Tanzania kepada DW.

Gambaran beragam untuk representasi perempuan dalam politik

Laporan Kesenjangan Gender Global 2023 yang dirilis World Economic Forum menunjukkan bahwa Rwanda, bersama dengan negara-negara Afrika sub-Sahara lainnya seperti Namibia dan Afrika Selatan, telah menutup lebih dari 70% kesenjangan gender secara keseluruhan. Hal ini menempatkan mereka di depan wilayah-wilayah seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

Sementara itu, Republik Demokratik Kongo, Mali, dan Chad merupakan negara dengan kinerja terendah, dengan skor di bawah 62%.

Terlepas dari beberapa pencapaian di Afrika, UN Women Division menginformasikan bahwa, dengan kecepatan perubahan yang terjadi saat ini, "kesetaraan gender di posisi kekuasaan tertinggi masih belum dapat tercapai bahkan hingga 130 tahun kedepan” dan masih banyak yang harus dilakukan untuk melibatkan perempuan dalam pemerintahan.

Sebuah pertarungan di Tanzania