Ekonom Permata Bank Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi di Angka 5,2 Persen di 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Permata Institute for Economic Research (PIER) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 2025 tumbuh di angka 5-5,2 persen. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan meski menghadapi tantangan eksternal atau global, Indonesia akan didorong oleh konsumsi rumah tangga dan pengendalian inflasi.  

"Kami melihat rumah tangga akan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan dan didukung oleh terkendalinya serta penerapan kebijakan industri yang dapat mendorong pertumbuhan. Namun, pemerintah perlu terus mendorong investasi dan menjaga daya saing ekspor untuk mengimbangi potensi pelemahan permintaan global,” kata Josua dalam paparan Economic Review 2024 secara virtual pada Senin, 10 Februari 2025. 

Josua mengatakan sepanjang 2024 lalu, ketidakpastian ekonomi global menjadi tantangan utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlambatan pertumbuhan di beberapa negara mitra dagang utama seperti China berdampak langsung pada ekspor nasional. Selain itu, harga komoditas utama seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) yang mengalami fluktuasi turut mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Surplus perdagangan 2024 tercatat sebesar US$ 31,04 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai US$ 36,89 miliar.

Sementara itu, Josua juga menyoroti adanya pemangkasan anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menekan konsumsi masyarakat dan belanja di daerah. Selain itu, pemangkasan ini juga akan berdampak terhadap program pembangunan dan penurunan daya beli masyarakat. 

“Multiplier akan melemah, baik program daerah dan infrastruktur. Ini berisiko menurunkan daya beli,” kata Josua. 

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Ia menargetkan penghematan sebanyak Rp 50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD). Secara keseluruhan, APBN ditargetkan mengalami efisiensi senilai Rp 306,6 triliun.

Selain menekan konsumsi dan menurunnya daya beli masyarakat, Josua mengatakan, pemangkasan ini juga akan berdampak pada proyek yang didanai menggunakan anggaran daerah. Akibatnya, para pekerja konstruksi dan jasa, sektor pariwisata, dan dan pendapatan daerah juga turut terdampak. 

“Dampaknya juga ke jasa pariwisata,” katanya.