Mayjen TNI Aktif Diangkat jadi Dirut Bulog, Apa Saja Risikonya?
Ekonom Celios Nailul Huda, mengkritik penunjukan pemimpin Perum Bulog dari kalangan militer aktif. Apa saja risiko yang bakal muncul?
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengkritik penunjukan pemimpin Perum dari kalangan militer aktif. Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog tertanggal 7 Februari 2025. Jenderal bintang dua itu menggantikan Wahyu Suparyono.
Melihat permasalahan yang ada di Bulog saat ini, menurut Nailul, pemimpin yang ditunjuk seharusnya memiliki keahlian dalam manajemen dan pertanian, bukan kekuatan militer. Terlebih soal stabilisasi harga dan pasokan beras.
Nailul menekankan pengaturan stok beras tidak bisa diselesaikan dengan militer, tapi strategi manajemen stok barang. “Jadi sudah jelas pergantian ini menandakan TNI semakin banyak di jabatan sipil dan manajerial. Tidak lebih dari itu,” ujar Nailul kepada Tempo, Ahad, 9 Februari 2025.
Ia pun menilai dampak positif dari perombakan ini tidak akan signifikan. Sebab, pergantian kepemimpinan Bulog tidak serta-merta menurunkan harga beras. Bahkan, ia memperkirakan harganya tetap tinggi atau naik.
Hal ini karena faktor utama yang mempengaruhi harga adalah ketersediaan stok dan kebijakan intervensi pasar, bukan hanya perubahan pimpinan. Sedangkan Bulog, tutur Nailul, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi pasar.
Di sisi lain, Nailul menduga ada indikasi ketidaksepakatan antara pemerintah dan manajemen Bulog sebelumnya terkait kebijakan pangan. Khususnya soal rencana pemerintah menyetop impor beras. Menurut Nailul, Bulog menilai bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih kurang dan perlu dipenuhi dari impor, tetapi pemerintah sudah terlanjur menyatakan stop impor beras. Imbasnya, harga beras berpotensi semakin tidak menentu ke depan.
Adapun keputusan pemerintah mengganti pucuk pimpinan Bulog tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor SK-30/MBU/02/2025. Selain posisi direktur utama, Erick Thohir juga menunjuk Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto, yang menggantikan Iryanto Hutagaol.
Jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 yang terbit pada 7 Februari 2025. Verdianto Iskandar Bitticaca menggantikan Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas. Verdianto merupakan seorang Purnawirawan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.
