Pemda Bakal Patungan Danai Makan Bergizi Gratis Rp 5 Triliun
Badan Gizi Nasional mengumumkan potensi penambahan anggaran hingga Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis, menargetkan 82, 9 juta penerima.
Menteri Dalam Negeri memperkirakan pemerintah daerah (Pemda) dapat membantu mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyumbangkan sekitar Rp 5 triliun untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Nilai Rp 5 triliun merupakan gabungan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan provinsi. “September nanti, setelah pelantikan kepala daerah, akan ada perubahan dan pergeseran ,” ujar Tito di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (17/1).
Tito menjelaskan bahwa keterlibatan daerah dalam program MBG akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran masing-masing daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Badung, Bali, yang memiliki komposisi APBD 90% dari pendapatan asli daerah (PAD) dan 10% dari alokasi transfer ke daerah (TKD), mampu memenuhi seluruh kebutuhan makan gratis untuk 72 ribu siswa SD.
"Mereka punya anggaran Rp 10 triliun, jadi mereka bisa menutupi semuanya," kata Tito.
Namun, untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di wilayah Indonesia Timur, Tito menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengambil alih kebutuhan sisanya. "Jika ada daerah yang tidak mampu, maka 500 anak saja, sisanya akan disediakan oleh BGN," katanya.
Butuh Rp 100 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa penambahan anggaran hingga Rp 100 triliun sangat penting untuk mendistribusikan MBG kepada 82,9 juta penerima. Dengan anggaran saat ini yang hanya Rp 71 triliun, cakupan program hanya mampu menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima.
"Jika tambahan tersebut terjadi di bulan September, anggaran Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan seluruh 82,9 juta penerima," kata Dadan
Program MBG yang dimulai pada 6 Januari 2025 ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak sekolah dari PAUD hingga SMA. Presiden Prabowo Subianto juga tengah mempertimbangkan percepatan program agar 82,9 juta penerima dapat terlayani sebelum akhir 2025, lebih cepat dari target awal pada 2029.
"Ketika presiden punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah. Dan Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada presiden," kata dia.
