Pemerintah Perlu Melakukan Diversifikasi Energi untuk Wujudkan Kebutuhan di Masyarakat
Menteri ESDM pada tanggal 03 Febuari 2025 telah secara resmi memaparkan capaian dan kinerja sektor ESDM tahun 2024.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - pada tanggal 03 Febuari 2025 telah secara resmi memaparkan capaian dan kinerja sektor ESDM tahun 2024.
Dijelaskan juga keberhasilan atas capaian pada setiap sektor, sektor ketenagalistrikan yang terpasang atas listrik fosil dan Energi Baru Terbarukan (EBT), capaian progam Biodiesel, Lifting Migas, Penyaluran pemanfaatan gas bumi, Penyaluran progam BBM satu harga, pemanfaatan Batubara serta capaian menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor energi.
Akan tetapi pada tanggal dan hari yang sama terjadi suatu kendala atas akses energi Masyarakat dan UMKM terhadap , hal ini menjadi dampak penerapan kebijakan pengendalian subsidi atas gas yang dilaksanakan 01 febuari 2025, dimana pengecer tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan atas gas , masyarakat diharuskan membeli kebutuhan di pangkalan atau sub pangkalan.
Maka, perlunya pemerintah melakukan sebagai strategi mewujudkan kebutuhan energi di Masyarakat dengan tetap memperhatikan keterjangkauan harga energi untuk masyarakat.
Demikian kesimpulan pernyataan dari Ketua Dewan Pembina Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika (PP KMR), Iwan Bento Wijaya.
“Apalagi, dalam dalam beberapa hari penerapan pengendalian subsidi ini terdapat suatu permasalahan dalam hal distribusi kepada masyarakat, dimana masyarakat sulit untuk mengakses atau mendapatkan . Hal ini direspons oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat dengan menunda penerapan penjualan hanya pada sub pangkalan tidak kepada pengecer. Melalui semangat dan keberpihakan presiden terhadap rakyat menjadi momentum untuk merealisasikan kebijakan pada tahapan selanjutnya dengan melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pengecer untuk menjadi sub pangkalan, sehingga pendataan yang berbasis mikro pada wilayah tingkat RT (rukun tetangga) tercapai dengan tujuan pengendalian atas jalur distribusi energi khususnya LPG oleh negara dan mempercepat dengan berbasis angka kebutuhan energi di Masyarakat dengan tetap memperhatikan Tingkat kebutuhan dan keterjangkauan harga dalam mengakses energi tersebut," kata Iwan dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).
Komitmen pemerintah dalam menekan angka impor energi khususnya minyak dan gas terus direalisasikan secara bertahap hingga tahun 2045.
Pada sektor gas, upaya pemerintah dalam menekan angka impor LPG dengan membangun Jargas (jaringan gas) dan hilirisasi Batubara menjadi DME (Dimethyl Ether). Upaya ini dilakukan untuk penghematan subsidi LPG dan penghematan devisa negara.
Maka, sangat dibutuhkan dalam pemenuhan energi Masyarakat terutama pada hilirisasi Batubara, hal ini untuk menekan angka impor gas yang dimana setiap tahun adanya kenaikan angka impor gas.
BPS juga sudah mencatat tiga tahun belakang Indonesia melakukan impor khususnya gas tahun 2022 sebesar 6.777,1 ribu ton dan tahun 2023 sebesar 6.934,7 ribu ton.
"Apalagi juga sudah sampaikan kebutuhan LPG nasional sebesar 8,05 juta ton dan produksi dalam negeri 1,98 juta ton,” ujar Iwan.
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional dan pengurangan emisi GRK, kebijakan dengan mempercepat dalam meningkatkan produksi DME, penyaluran kompor Listrik dan kompor gas alam.
Progam hilirisasi batubara menjadi DME merupakan potensi indonesia untuk wujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional, dimana Indonesia sebagai salah satu negara penghasil Batubara terbesar dunia.
Peningkatan produksi Batubara Indonesia setiap tahunnya terus meningkat dan melebihi rencana produksi tahunan.
