Peneliti CORE Beberkan Untung-Rugi Dirut Bulog Dijabat Tentara Aktif
Peneliti dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, membeberkan keuntungan dan kerugian Dirut Bulog dijabat oleh tentara aktif.
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, menanggapi soal penunjukan Mayor Jenderal Tentara Indonesia (TNI) sebagai Direktur Utama menggantikan Wahyu Suparyono. Novi merupakan perwira TNI aktif yang ditunjuk Menteri BUMN sebagai bos Bulog per 7 Februari 2025.
Eliza memperkirakan penggantian pimpinan Bulog ini dilakukan pemerintah untuk mempercepat serapan gabah petani agar harga di tingkat petani tetap stabil dan tidak anjlok menjelang panen raya. “Karena selama ini Bulog selalu tidak maksimal menyerap gabah, sementara Pak Prabowo ingin adanya percepatan penyerapan gabah petani oleh Bulog,” ujarnya kepada Tempo, Ahad, 9 Februari 2025.
Dengan pelibatan TNI, menurut Eliza, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyerap hasil panen petani di daerah bisa lebih cepat dan efisien. Pasalnya, di desa-desa sudah ada Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang sering terlibat dalam pengawasan pertanian. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menjaga harga gabah petani tidak jatuh pada saat panen raya
Kendati demikian, Eliza membeberkan ada berbagai risiko dari penunjukkan aparat dalam jajaran Bulog. Ia menjelaskan ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengarah pada dwifungsi TNI, di mana militer mengambil peran yang seharusnya menjadi ranah sipil.
Masyarakat yang mengalami masa pemerintahan dengan pendekatan militeristik di masa lalu juga akan merasa was-was dengan tren ini. Karena itu, Eliza menekankan, pemerintah perlu berhati-hati agar tetap menjaga kepercayaan publik dan memastikan batas kewenangan sipil dan militer.
Target penyerapan gabah hasil panen dalam negeri tahun ini memang terbilang tinggi. Hingga April 2025, perusahaan pelat merah itu ditargetkan menyerap beras 3 juta ton. Target yang tinggi ditetapkan lantaran pemerintah berencana menghentikan impor beras tahun ini.
Arahan menyerap beras 3 juta ton disepakati dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025. Pabrik-pabrik penggilingan padi akan menebus gabah yang dihasilkan petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Sedangkan Bulog akan menebus beras di harga Rp 12.000 per kilogram.
Pilihan Editor:
