Revisi KUHAP, KY Usul Negara Beri Bantuan Hukum bagi Terpidana
Hak atas bantuan hukum harusnya tak hanya diberikan pada tahap perkara tingkat pertama, banding, dan kasasi tapi juga PK untuk terpidana.
Hak atas bantuan hukum harusnya tak hanya diberikan pada tahap perkara tingkat pertama, banding, dan kasasi tapi juga PK untuk terpidana.
Tribunnews.com/Fersianus Waku
REVISI KUHAP - Komisi Yudisial menggelar rapat dengar pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Anggota Komisi Yudisial (KY), Joko Sasmito, mengusulkan RUU KUHAP turut mengatur pemberian bantuan hukum bagi terpidana. (Fersianus Waku/Tribunnews.com)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota (KY), Joko Sasmito, mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) turut mengatur pemberian bagi .
Joko mengatakan, hak atas seharusnya tidak hanya diberikan pada tahap perkara tingkat pertama, banding, dan kasasi.
Namun, dia mengusulkan agar hak atas juga diberikan ketika mengajukan peninjauan kembali (PK).
"Jika tidak ada penasihat hukumnya yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bagi ," kata Joko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Menurut Joko, Pasal 54 KUHAP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan .
"Padahal, terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanismenya peninjauan kembali atau PK," tegasnya.
Baca juga:
Dia meminta agar ke depannya KUHAP menjamin adanya dari negara terhadap para ketika mengajukan PK.
"Mengingat tidak semua memiliki kemampuan untuk menyediakan sendiri penasihat hukumnya," ucap Joko
-
"); $(".loading").show(); var newlast = getLast;
$.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?",
{start: newlast,section:'1',img:'thumb2'}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast
= newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = "
"; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) {
var img = "
- "+img+" "); } else{ $("#latestul").append('
- '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
- '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }
