Target 3 Juta Rumah Murah, Prabowo Salurkan 93 Ribu KPR hingga 5 Februari 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mencatat sebanyak 93.484 unit kredit pemilikan rumah (KPR) telah terealisasi sepanjang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran itu berlangsung dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025. 

Menurut Maruarar KPR subsidi yang terealisasi pada kategori data proses pembangunan hingga akad sebanyak 54.145 unit. Sementara pada realisasi penyaluran KPR subsidi dibagi menjadi dua, yakni realisasi KPR FLPP yang sudah terbangun hingga akad sebanyak 36.955 unit dan akad melalui Tapera khusus PNS yang terbangun hingga akad sebanyak 1.384 unit.

"Artinya, dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik Sampai 5 Februari Jumlah totalnya 93.484," kata Maruarar dalam acara Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mencatat, penyaluran KPR yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara Tbk ( (BBTN) atau BTN sebanyak 28.842. Jumlah ini terdiri dari sebanyak 23.313 unit dari BTN dan sebanyak 5.529 unit dari BTN Syariah. 

Ara juga menegaskan, hadirnya program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan momentum bagi rakyat memiliki rumah. Pasalnya, ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah.

Insentif pertama menurut Ara adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5% dari harga beli rumah subsidi oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan diurus sesuai Pemerintah Daerah.

Dia juga menyebut, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% pada periode Januari Juni 2025) dan PPN DTP 50% pada Juli Desember 2025 untuk harga rumah maksimal Rp 2 miliar oleh Kementer Keuangan. 

"Kita punya target yang luar biasa membangun dan merenovasi 3 juta rumah dalam satu tahun dan sebagian besar sudah saudara-saudara lakukan dengan baik," ujar Maruarar lagi. 

Program 3 juta rumah merupakah salah satu unggulan Prabowo yang diumumkan setelah ia resmi menjadi presiden. Program ini dibuat untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).