Wakil Ketua Komisi IV DPR Sebut Kemenhut Bukan Mau Babat Hutan, Justru Menghijaukan Lahan Kritis
Pemerintah bukan membabat hutan, tapi justru menghijaukan lahan kritis agar kembali memiliki vegetasi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan beredar kabar yang menarasikan pemerintah melalui (Kemenhut) berencana babat 20 juta hektare hutan untuk program swasembada pangan, energi dan air.
Menanggapi ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyatakan isu tersebut keliru alias hoaks.
Baca juga:
Pemerintah bukan membabat hutan, tapi justru menghijaukan lahan kritis agar kembali memiliki vegetasi lewat penanaman pohon produktif yang juga bisa digunakan untuk ketahanan pangan.
"Saya hadir melihat langsung bahwa isu itu cuma hoaks, ternyata yang benar adalah memaksimalkan hutan yang ada ini, yang sudah kritis itu dihijaukan lagi dengan tanaman-tanaman produktif, pohon yang kemudian bisa digunakan untuk ketahanan pangan dan energi," kata Yohan kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).
Yohan pun menyinggung komitmen Menteri Kehutanan (Menhut) untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah manusia.
Pernyataan itu disampaikan saat Menhut berkunjung ke Komisi IV.
"Saya ingat betul pak menteri ketika pertama kali berkunjung ke Komisi IV beliau memulai sambutan dengan sebuah ayat, bahwa telah terjadi kerusakan di darat dan laut akibat ulah tangan manusia. Artinya motivasi kerja menteri kita ini, landasannya teologis tentu pertanggung jawabannya tidak hanya pada Pak Prabowo tapi juga pada Tuhan Yang Maha Esa," jelasnya.
Baca juga:
Berkenaan dengan itu Komisi IV DPR meyakini pemerintah dalam hal ini punya motivasi untuk membenahi hutan Indonesia.
"Sehingga saya yakin sekali DPR akan lebih ringan mengawasi itu, karena memang motivasinya ini pertanggung jawabnya tidak hanya pada presiden, kalau dulu kita awasi menteri kehutanan itu agak repot pak. Kalau ini saya kira orang baik, orang lurus, tentu kita dukung," pungkas dia.
Menhut Dikritik
Sebelumnya Menteri Kehutanan mengatakan saat ini telah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai hutan cadangan untuk program swasembada pangan, energi dan air.
Hal ini disampaikan Raja Antoni saat melantik 11 pejabat pimpinan tinggi madya di Gedung Manggala Wanabakti, , Senin (6/1/2025).
"Kita sudah mengidentifikasi sekitar 20 juta hektar hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," kata Raja Antoni dalam keterangan resmi , Selasa (7/1/2025).
Pernyataan Raja Juli itu kemudian memantik kritikan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman.
Arif Rahman memberikan peringatan atas rencana yang disampaikan oleh Menhut tersebut.
