APBD DKI 2025 akan fokus pada program pusat dan isu strategis

Isu strategis dalam penyusunan APBD TA 2025 yaitu penerapan sekolah swasta gratis dengan tidak menghapuskan pemberian bansos KJP (Kartu Jakarta Pintar)

Jakarta (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 akan digunakan untuk mendukung program pemerintah pusat serta isu strategis lainnya.Pada acara Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dan Sinergi Legislatif-Eksekutif Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat, Teguh mengatakan APBD TA 2025 direncanakan sebesar Rp 91,14 triliun.Baca juga: Menurutnya, nilai tersebut naik 11,53 persen dibandingkan APBD TA 2024. Adapun postur perincian APBD 2025 yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp81,68 triliun; Belanja Daerah sebesar Rp82 triliun; dan Pembiayaan Daerah (neto) sebesar Rp643,41 miliar.“Isu strategis dalam penyusunan APBD TA 2025 yaitu penerapan sekolah swasta gratis dengan tidak menghapuskan pemberian bansos KJP (Kartu Jakarta Pintar), ketepatan sasaran pemberian Bansos seperti KJP dan KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), penerapan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung program pemerintah pusat, serta peningkatan akses pemberian hunian layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat," kata Teguh.Baca juga: Selain itu, APBD 2025 juga untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), peningkatan jaringan transportasi publik untuk mengurangi tingkat kemacetan dan polusi udara, penanganan stunting pada anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal, upaya penanggulangan banjir dengan peningkatan kapasitas sungai dan saluran drainase, peningkatan layanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan berdasarkan standar kebutuhan layanan unggulan stratifikasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan."Isu strategis lainnya adalah mempertahankan kestabilan dan ketahanan pangan, serta penanganan pengangguran melalui Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi yang berlisensi/sertifikasi BNSP (Badan Nasional Standar Profesi) juga akan kita bahas di dalamnya," kata Teguh.Baca juga: Ia menjelaskan dalam APBD TA 2025 telah dialokasikan anggaran belanja wajib (mandatory spending) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, seperti anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp20,55 triliun atau 24,96 persen dari total belanja daerah.Selain itu, alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp36,3 triliun atau 44,3 persen dari total belanja daerah.Dalam acara tersebut, Teguh yang didampingi Ketua DPRD DKI Jakarta Khoerudin dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, jug mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah menyediakan wadah bertemu legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan sinergi."Terima kasih kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta atas kesempatan hari ini. Semoga dengan sinergi ini dapat berjalan dengan baik pada rapat kerja komisi yang akan diselenggarakan pekan depan," ujar Teguh.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024