Bahlil: Presiden Prabowo Minta Hilirisasi Fokus Pakai Pembiayaan Domestik
Presiden Prabowo Subianto meminta hilirisasi mengedepankan pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Lahadalia menggelar rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dilaksanakan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta mengedepankan pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing. “Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan asing perlahan akan terkikis,” ujar Bahlil saat konferensi pers pada Jumat, 17 Januari 2025.
Keterlibatan institusi keuangan dalam negeri tak hanya untuk mendukung kebijakan hilirisasi, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat sektor keuangan nasional dan mendorong kemandirian ekonomi. Hal itu sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
“Kementerian ESDM akan menjadi pusat koordinasi untuk menjalankan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan demi meningkatkan investasi dan hilirisasi selama lima tahun ke depan,” ujar Bahlil.
Dalam upaya mempercepat hilirisasi di sektor energi, Satgas menargetkan peningkatan pemanfaatan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO). Saat ini, penggunaan biodiesel telah mencapai B40 dan pada 2025 diharapkan meningkat menjadi B50. Bahlil menegaskan bahwa pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri untuk mendukung target ini.
Satgas Hilirisasi memiliki peta jalan yang mencakup sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Implementasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam lima tahun ke depan, kami akan mengawal pelaksanaan peta jalan ini dan melaporkan perkembangan kepada Presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan,” kata Bahlil.
