Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berkomitmen menjaga
ruang aman bagi perempuan di Pilkada 2024.Komitmen itu
disampaikan dalam Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024
bertajuk “perempuan berani mengawasi dan memilih
#bersamalawandiskriminasi” di hari bebas kendaraan bermotor,
Jakarta, Minggu.“Kami harapkan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan itu tidak dilakukan, dan kemudian, para
pemilih perempuan bisa bebas dalam menggunakan hak pilihnya
maupun hak dipilihnya,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai
acara di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.Selain itu, Bagja
mengharapkan pemilih perempuan di Indonesia berani mengawasi
pelaksanaan tahapan Pilkada 2024.“Kami mengajak seluruh
masyarakat untuk bersinergi dan bersama-sama mengawasi dan
mencegah segala bentuk diskriminasi dalam pilkada. Dengan begitu,
kita tidak hanya menjaga pilkada, tetapi menjaga menegakkan hak
perempuan dalam pilkada,” ujarnya.Sementara itu, Anggota KPU RI
Iffa Rosita mengingatkan bahwa setengah populasi dari daftar
pemilih tetap (DPT) adalah perempuan, sehingga pemilih perempuan
menjadi penting dalam Pilkada 2024.“Sehingga di sini, hari ini,
saya ingin agar perempuan menjadi garda terdepan mengawal
suksesnya Pilkada 2024. Perempuan harus berani, kritis, dan
terbuka, menyampaikan semua keluh kesah terkait seluruh tahapan
Pilkada 2024,” kata Iffa.Iffa juga menyampaikan bahwa Pilkada
2024 tetap membutuhkan partisipasi pemilih perempuan. Oleh sebab
itu, dia mengatakan bahwa suara pemilih perempuan sangat
penting.“Saya harap nanti di TPS (tempat pemungutan suara) kita
bisa membuktikan kembali, setelah Pemilu 2024, suara perempuan
bisa lebih tinggi daripada laki-laki,” ujarnya.Lebih lanjut,
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan bahwa deklarasi tersebut
menjadi bagian usaha kementeriannya untuk meminimalkan kekerasan
terhadap perempuan selama Pilkada 2024“Jadi, kami awasi
bersama-sama beserta Bawaslu dan kawan-kawan semua agar para
perempuan khususnya bisa memilih sesuai dengan hati nurani
mereka,” kata Menteri PPPA.Selain Bawaslu RI, KPU RI, dan Kemen
PPPA, Badan Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk
pemberdayaan perempuan, UN Women, Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Yayasan Kalyanamitra, dan
Koalisi Perempuan menyatakan komitmen yang sama.
Baca juga:
Baca juga:
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024