Ketua DPR Turki: Tanah Palestina milik warga Palestina, bukan dagangan
Tanah Palestina bukanlah "kupon" yang bisa dijualbelikan seenaknya oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ...
![Ketua DPR Turki: Tanah Palestina milik warga Palestina, bukan dagangan](https://static.antaranews.com/assets/img/antara-87.png)
Ankara (ANTARA) - Tanah Palestina bukanlah "kupon" yang bisa dijualbelikan seenaknya oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan perusahaannya, tetapi adalah milik rakyat Palestina, kata Ketua Parlemen Turki Numan Kurtulmus pada Sabtu.
"Mereka (AS) mengatakan jika Anda menyerahkan tempat ini (Gaza Palestina) kepada kami, kami akan menjadikannya resor yang indah. Saya ingin mengatakan ini dengan sangat jelas. Tanah orang-orang Muslim Palestina, tanah orang-orang Kristen Palestina bukanlah kupon untuk dijual kepada Trump dan perusahaan-perusahaannya," kata Kurtulmus seperti dikutip kantor berita Anadolu.
Kurtulmus menegaskan bahwa tanah Palestina adalah milik rakyat Palestina dan sepenuhnya merupakan bagian dari tanah air rakyat Palestina, sehingga keputusan untuk itu adalah milik bangsa Palestina.
Untuk itu, ujar dia, tidak boleh ada pembicaraan apa pun terkait dengan kedaulatan Palestina selain diputuskan oleh mereka yang menjadi bagian dari negara nasional Palestina.
Sebelumnya pada Selasa (4/2), Trump menyebut Gaza sebagai "lahan pembongkaran" dan mengatakan bahwa AS akan "mengambil alih" rekonstruksi di daerah kantung Palestina tersebut.
Dia juga menyarankan relokasi massal warga Palestina ke negara lain, seperti Mesir atau Yordania, sebagai bagian dari rencananya untuk mengubah Jalur Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah".
Gerakan Palestina Hamas mengecam pernyataan Trump yang mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dan membangun kendali AS atas wilayah tersebut.
Selain itu, sejumlah negara anggota Uni Eropa, serta negara lain seperti Mesir dan China juga menentang inisiatif Trump itu.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga:
Baca juga:
Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025