Regulasi Penangkapan Karbon di PLTU Sudah Masuk RUKN, Bisa Dimulai Tahun Ini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasukan penerapan teknologi penangkapan karbon atau Carbon Capture Storage (CCS) di pembangkit listrik ke dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan penggunaan teknologi CCS di PLTU batu bara sudah bisa dimulai.

"PLTU batu bara ditambah carbon capture, dan itu memang ada di RUKN. Regulasi kita sudah muncul," ujar Eniya dalam seminar, di Jakarta, Kamis (30/1).

Eniya mengatakan, dalam RUKN juga sudah terdapat peta jalan untuk pelaksanaan CCS di PLTU batu bara. Dengan begitu maka Indonesia dapat tetap menggunakan PLTU batu bara dengan mengurangi emisi yang dihasilkan.

"Jadi penggunaan energi yang berdasarkan batu bara terus di carbon capture itu masuk ke dalam peta RUKN kita," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program pensiun dini PLTU batu bara. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah juga tidak akan mengarahkan PT PLN (Persero) untuk menerbitkan surat utang guna membiayai pensiun dini PLTU. Kebijakan ini diambil karena pemerintah memiliki sejumlah program prioritas yang harus didahulukan selain pensiun dini PLTU.

"Masa kita harus memaksa dengan APBN atau PLN membuat bond baru lagi untuk membiayai itu. Kita mau, tapi ada uangnya dulu kalau gak ada duitnya ya sorry bos kita harus memproteksi kebutuhan dalam negeri dulu," ujar Bahlil dalam seminar, di Jakarta, Kamis (30/1).

Bahlil mengatakan, sikap tersebut diambil karena beberapa negara maju ataupun lembaga pendonor yang mendorong Indonesia untuk melakukan pensiun dini PLTU sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi secara nyata.

"Masa kita disuruh paksa untuk mempensiunkan PLTU, kan siapa yang membiayai," ujarnya.