Pakar UGM Nilai Kinerja Ekonomi Kabinet Merah Putih Belum Optimal, Ini Penjelasan Lengkapnya!

Yogyakarta – Para ekonom dan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangan kritis terhadap kinerja ekonomi pemerintahan baru. Mereka menyoroti tantangan besar yang dihadapi kabinet dalam mencapai target pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan reformasi sektor pendidikan serta kesehatan.

Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi

Ekonom UGM, Dr. Dumairy, menilai bahwa masih terlalu dini untuk mengukur keberhasilan ekonomi Kabinet Merah Putih. Banyak program yang saat ini dijalankan merupakan kelanjutan dari kabinet sebelumnya. Hal ini membuat implementasi kebijakan menjadi tidak sepenuhnya inisiatif baru. “Tidak mudah menjalankan program yang bukan berasal dari ide awal pemerintahan saat ini,” ujar Dumairy.

Pemerintah telah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan tingkat pengangguran pada tahun 2025. Namun, menurut Dumairy, target tersebut hanya dapat tercapai jika diiringi pertumbuhan ekonomi yang stabil serta distribusi pendapatan yang lebih merata. “Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pertumbuhan yang inklusif,” tambahnya.

Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi Ekonomi

Dumairy juga menekankan pentingnya semangat nasionalisme dalam mengelola sumber daya ekonomi. Pemerintah perlu menata ulang penguasaan sektor strategis seperti pertambangan dan lahan agar lebih bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, ia mengusulkan agar kebijakan hilirisasi industri lebih inklusif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh korporasi besar, tetapi juga masyarakat luas. “Keuntungan dari hilirisasi seharusnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak,” tegasnya.

Tantangan dalam Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Selain ekonomi, sosiolog politik UGM, Dr. Arie Sujito, mengkritisi sistem pelayanan kesehatan, khususnya BPJS, yang menurutnya masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menekankan perlunya reformasi manajemen BPJS agar lebih adil dan efisien. “Jangan sampai terjadi ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Dalam sektor pendidikan, Arie menyoroti mahalnya biaya pendidikan yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Ia juga mengkritik kebijakan anggaran pendidikan yang dinilai kurang memadai dan justru memperburuk kondisi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan daripada terlibat dalam proyek yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti bisnis pertambangan. “Pendidikan seharusnya bebas dari kepentingan bisnis yang berisiko merusak demokrasi akademik,” tambahnya.

Peran Mahasiswa dalam Transformasi Sosial

Meskipun situasi saat ini penuh tantangan, Arie tetap optimis bahwa perubahan dapat terjadi jika masyarakat, terutama mahasiswa, bersatu dalam gerakan sosial yang kuat. Ia mencontohkan aksi mahasiswa dalam menentang kebijakan pajak 12% sebagai bentuk konsolidasi yang berhasil dalam mendorong perubahan kebijakan. “Mahasiswa memiliki peran strategis dalam transformasi demokrasi,” pungkasnya. [aje]