Pentagon Kirim Migran Ilegal ke Guantanamo

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon berencana mengirim dua penerbangan yang membawa para imigran tak berdokumen resmi ke Teluk Guantanamo akhir pekan ini. Demikian dilaporkan Politico dalam pemberitaannya, Sabtu, mengutip pejabat...

Pentagon Kirim Migran Ilegal ke Guantanamo

Pasukan keamanan menyaksikan para migran mencoba memasuki Amerika Serikat setelah menyeberangi SungaiSungai Rio Grande, di Matamoros, Meksiko, (11/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pentagon berencana mengirim dua penerbangan yang membawa para imigran tak berdokumen resmi ke Teluk akhir pekan ini. Demikian dilaporkan Politico dalam pemberitaannya, Sabtu, mengutip pejabat Amerika Serikat.

"Pengiriman tersebut menandai tahap pertama rencana Presiden menggunakan pangkalan tersebut sebagai tempat penahanan bagi mereka yang ditangkap dalam operasi pemberantasan imigrasi ilegal," tulis laporan itu.

Meskipun rincian akhir masih dalam tahap penyelesaian, dua pejabat pertahanan AS mengatakan bahwa penerbangan tersebut kemungkinan akan disertai dengan penerbangan lain menuju Peru. Hal ini seiring dengan upaya militer melaksanakan perintah Trump untuk mendeportasi ribuan migran ilegal.

Hingga saat ini, militer telah melakukan delapan penerbangan -- empat ke Guatemala, tiga ke Honduras, dan satu ke Ekuador-- dengan menggunakan pesawat militer.

Namun, penerbangan akhir pekan ini akan menjadi yang pertama bagi para migran dikirim ke pangkalan militer AS di Kuba itu. Pengiriman para migran tersebut menghadirkan tantangan hukum dan logistik tersendiri.

Trump, Rabu lalu, memerintahkan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menggunakan pangkalan tersebut sebagai fasilitas penampungan migran.

Pejabat pertahanan sedang menyusun rencana untuk menampung hingga 30 ribu orang, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan 780 tahanan yang pernah ditahan di kamp Guantanamo pada puncak perang melawan terorisme.

Langkah ini menambah tugas besar yang harus segera diselesaikan militer, sementara mereka juga berusaha memenuhi perintah lain dari Trump untuk mengerahkan lebih banyak pasukan ke perbatasan selatan AS. Para pejabat yang memberikan informasi itu meminta identitasnya dirahasiakan.