Setop Ekspor Minyak Mentah, Bahlil Minta Kontraktor Optimalkan Produksi Kilang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menghentikan ekspor minyak mentah. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor menjadi diproses oleh kilang di dalam negeri. 

Bahlil mengatakan keputusan ini merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan produksi BBM nasional. Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi, juga diminta untuk diolah dan dicampur sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang dalam negeri memanfaatkan semua crude oil (minyak mentah), termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga ekspor crude oil semakin menurun,” kata Bahlil, di Jakarta, Senin.

Bahlil mengatakan, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi. Menurut Bahlil, kebijakan tersebut juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemandirian energi nasional.

Menurut Bahlil, ke depannya ekspor minyak mentah akan dioptimalkan, agar semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh kilang minyak dalam negeri. Dia menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang di dalam negeri.

Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.

Berdasarkan data kementerian ESDM, perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sebesar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri.

Untuk memenuhi target yang sudah disusun, kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maupun PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan hal tersebut. 

“Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri, sehingga turut mengurangi impor,” ujar Bahlil.