Aliansi sipil dorong RI angkat isu pendanaan iklim yang adil di COP29

Keterlambatan mobilisasi pendanaan ini akan semakin mengancam kesejahteraan kelompok rentan dan menjauhkan kita dari target membatasi kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius

Jakarta (ANTARA) - Aliansi kelompok sipil mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus mengangkat isu pendanaan iklim yang lebih adil ditujukan kepada negara miskin dan berkembang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan yang berlangsung saat ini."Keterlambatan mobilisasi pendanaan ini akan semakin mengancam kesejahteraan kelompok rentan dan menjauhkan kita dari target membatasi kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius”, kata Syaharani yang menjabat Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.Dia menyebut negara-negara berkembang dan rentan menuntut kejelasan tentang komitmen pendanaan iklim dalam COP29 yang tengah berlangsung pada 11-22 November 2024.Karena selama ini, kata dia, negara-negara maju berkontribusi terhadap 80 persen emisi historis global, sehingga mereka harus meningkatkan pendanaan iklim bagi negara miskin dan berkembang sesuai dengan polluters pay principle.Baca juga: Secara khusus, dia menjelaskan berdasarkan Perjanjian Paris negara-negara maju dalam Annex I dan II wajib membayar pendanaan iklim sebagai bentuk prinsip Common But Differentiated Responsibility (CBDR). Banyak pihak berharap COP29 dapat menyepakati komitmen pendanaan yang mencakup tiga pilar aksi iklim: mitigasi, adaptasi, serta kehilangan dan kerusakan yang sesuai dengan kebutuhan global.COP29 juga disebut sebagai COP Finance karena bahasan utamanya adalah mobilisasi pendanaan iklim. Salah satu target pendanaan baru dalam pertemuan itu adalah New Collective and Quantified Goal (NCQG).Namun, jelasnya, pada awal pembahasan rancangan untuk tujuan pendanaan baru ini sudah ditolak oleh negara-negara G-77 karena dianggap belum memenuhi harapan. Hal ini tentu membuat komitmen mobilisasi pendanaan iklim masih jauh dari target pertemuan.Syaharani menilai pendanaan iklim bukan hanya soal mendapatkan uang, tetapi memastikan pendanaan yang adil. Saat ini hampir 90 persen pendanaan iklim global ditujukan untuk mitigasi.Baca juga: "Padahal kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan akan mencapai 447-894 miliar dolar AS per tahun pada 2030. Itu belum termasuk kerugian non-ekonomi," katanya.Dalam keterangan serupa, Nadia Hadad sebagai Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutkan mengatakan sistem pendanaan adil dapat dirancang melalui reformasi arsitektur pendanaan global. Salah satunya dengan mengalihkan aliran pendanaan global dari sektor-sektor yang intensif emisi ke sektor yang lebih hijau.Di sisi lain, dia mengatakan Indonesia harus memiliki mekanisme finansial untuk memastikan tidak ada penyaluran dana iklim dan lingkungan hidup bagi aktor-aktor yang merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati serta melanggar hak asasi manusia."Indonesia memerlukan kebijakan yang kuat untuk membangun mekanisme pendanaan iklim yang adil untuk subjek rentan," ujar Nadia.Baca juga:
 

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024