Anggota Komisi V DPR Minta Sanksi Tegas Pelanggar ODOL di Momen Libur Panjang
Sudjatmiko meminta truk yang melakukan pelanggaran ditindak tegas untuk mencegah kecelakaan lalu lintas saat libur panjang 25-29 Januari ini.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB , menyoroti praktik over dimension over loading (ODOL) kendaraan logistik di jalan tol.
Dia meminta truk yang melakukan pelanggaran itu ditindak tegas untuk mencegah kecelakaan lalu lintas saat libur panjang 25-29 Januari ini.
Baca juga:
Sudjatmiko mengatakan, masalah harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Terutama, saat seperti sekarang ini.
Kendaraan tidak boleh dibiarkan, karena itu akan membahayakan masyarakat yang melintas di jalan raya dan jalan tol.
"ODOL bukan hanya merusak infrastruktur jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Pada momen seperti sekarang, kita melihat volume kendaraan yang tinggi semakin memperburuk situasi," kata kepada wartawan, Senin (27/1/2025).
Menurutnya, praktik telah menyebabkan kerusakan serius pada banyak ruas jalan tol dan arteri, yang pada akhirnya menambah beban biaya perawatan jalan.
"Kerusakan jalan ini tidak hanya berdampak pada pemerintah secara finansial, tetapi juga merugikan masyarakat karena perjalanan menjadi terhambat dan berbahaya," ucapnya.
Sudjatmiko juga mencatat bahwa kepadatan lalu lintas selama libur panjang ini cukup signifikan di berbagai jalur utama, termasuk tol Jakarta-Cikampek, Cipularang, dan jalur arteri di kawasan Pantura serta jalur Selatan.
Baca juga:
"Kita butuh manajemen lalu lintas yang lebih baik, termasuk pengaturan truk berat di jalur-jalur tertentu selama periode padat kendaraan," ujarnya.
Dia mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan serta meningkatkan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan operator jalan tol.
"Kami di Komisi V DPR RI terus mendorong regulasi yang lebih tegas terkait ODOL, termasuk percepatan implementasi zero ODOL yang direncanakan," ujar Sudjatmiko.
Anggota DPR RI Dapil Kota Bekasi-Depok ini meminta kepada petugas keamanan, dishub dan stakeholder terkait harus menindak tegas kendaraan truk dan bus yang melanggar kepatuhan berkendara.
"Saya harap kepolisian dan dishub memberikan sanksi tilang dan denda yang wajib dilakukan berkenaan akan mengganggu lalu lintas terutama risiko kecelakaan di lajur padat kendaraan," ucapnya.
Selain itu, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum selama guna mengurangi beban di jalan raya.
"Kesadaran bersama sangat penting, selain upaya pemerintah. Jika masyarakat mendukung kebijakan ini, kita bisa menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman," tandasnya.
Berdasarkan catatan PT Jasa Marga kendaraan yang keluar dari Jabodetabek mencapai 1.559.680 kendaraan atau sekitar 1,5 juta kendaraan.
Angka itu naik 10,9 persen dari lalu lintas akhir pekan seperti biasanya.
