Bapemperda DPRD Rekomendasikan Segera Lakukan Perubahan Perda RTRW Kabupaten Blora
Blora - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Blora, melakukan review terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 5 …
Bapemperda DPRD Rekomendasikan Segera Lakukan Perubahan Perda RTRW Kabupaten Blora
Kamis, 14 November 2024 18:00 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Blora, melakukan review terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 5 tahun 2021, tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora tahun 2021-2041.
Riview ini dilakukan antara Bappeda Blora, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dindakop UKM, Dinrumkimhub, Dinperinaker, DLH, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
Ketua Bapemperda DPRD Blora, H Mochamad Muchklisin, mengatakan bahwa tujuan dari review tersebut adalah kesesuaian dengan kondisi yang berkembang dan mensikapi arah pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sehingga lebih sinergi, integratif, dan tepat sasaran.
"Dengan review ini tentunya kami mengharapkan agar perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah tersebut lebih membuka potensi investasi sehingga bisa menarik minat investor untuk datang ke Blora," ucap H Mochamad Muchklisin. Kamis (14/11/2024).
Caksin sapaan akrabnya menuturkan review ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kemudahan serta memungkinkan potensi investor masuk ke Blora yang muaranya adalah kesejahteraan untuk masyarakat Blora.
"Saya sangat mendukung pengembangan investasi dan peningkatan potensi potensi yang ada di kabupaten Blora dapat dikembangkan dengan optimal dengan tetap mengedepankan kemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan," kata H Mochamad Muchklisin.
Selaras dengan hal tersebut, kepala bagian Hukum Sekretariat daerah Kab Blora Slamet Setiono, akan menindaklanjuti dengan menyiapkan hal-hal yang terkait dengan penyusunan Perda RTRW tersebut.
"Review Perda RTRW ini merupakan langkah yang tepat untuk blora ramah investasi dengan tetap mempertimbangkan aspek aspek hukum dan materi materi teknis yang lain yang kita siapkan untuk menindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait seperti Bappeda, DLH, DPUPR, Dinrumkimhub, DP4," kata Slamet Setiono. (teg/imm)
Reporter: Priyo
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo