BGN: Prabowo Gelisah Karena Banyak Anak Belum Dapat Makan Bergizi Gratis

Presiden menyatakan kegelisahannya karena masih banyak anak yang belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menjelaskan bahwa meskipun anggaran sebesar Rp 71 triliun sudah disiapkan, dana tersebut hanya mampu menjangkau 15 hingga 17,5 juta penerima.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan MBG. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 target 82,9 juta penerima bisa segera mendapatkan manfaat," kata Dadan.

Target 82,9 juta penerima sebenarnya merupakan sasaran jangka panjang yang diharapkan tercapai pada 2029. Program ini mulai dijalankan pada 6 Januari 2025, dengan prioritas utama pada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga , baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan.

Dadan juga mengungkapkan bahwa pencapaian target tersebut sangat bergantung pada pemenuhan anggaran tambahan sebesar Rp 100 triliun yang diharapkan dapat terealisasi pada September 2025.

"Ketika presiden punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah. Dan Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada presiden," kata dia.

Pemda Dapat Bantu Rp 5 Triliun dari APBD

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat berperan dalam mendukung program MBG. Tito memperkirakan pemerintah daerah dapat membantu pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp 5 triliun, yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan provinsi.

"September nanti setelah pelantikan kepala daerah ada perubahan dan pergeseran APBD," ujar Tito.

Dia menambahkan bahwa kontribusi daerah akan disesuaikan dengan kemampuan APBD masing-masing. Tito mencontohkan APBD Kabupaten Badung, Bali, yang terdiri dari 90% pendapatan asli daerah (PAD) dan 10% dari alokasi transfer ke daerah (TKD).

Dengan anggaran Rp 10 triliun, Kabupaten Badung diperkirakan dapat memenuhi seluruh kebutuhan makan gratis untuk 72 ribu siswa SD. Namun, Tito juga menyadari bahwa beberapa daerah di Indonesia Timur yang memiliki PAD rendah akan menghadapi kesulitan dalam membiayai program ini. "Jika seperti itu, maka 500 anak saja, lainnya akan disediakan oleh BGN," ujarnya.