Bupati Banyuwangi tingkatkan pemerintahan bersih
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutkan pemerintah daerah setempat terus melakukan upaya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih salah satunya memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri ...
Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutkan pemerintah daerah setempat terus melakukan upaya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih salah satunya memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat.
"Kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat," ujarnya di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.
Ipuk mengaku, beberapa hari lalu kerja sama dengan kejaksaan setempat diwujudkan melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Menurutnya, tantangan dalam mengelola pemerintahan semakin kompleks di era globalisasi, sehingga sinergi bersama dengan kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum.
"Saya berharap kerja sama yang terus terjalin ini dapat mendukung optimalisasi tugas-tugas pemerintahan sekaligus memastikan semuanya berjalan sesuai aturan yang berlaku," kata Bupati Ipuk.
Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri ini, lanjutnya, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kemitraan yang kokoh antara pemerintah daerah dan kejaksaan, khususnya dalam pencegahan dan penyelesaian masalah hukum.
"Terutama langkah-langkah preventif yang tujuannya untuk kembali mengingatkan aturan-aturan yang berlaku. Terkadang PNS dalam melakukan kerja ini kurang komprehensif memahami aturan, dan kami butuh bantuan hukum (legal assistance) oleh Kejari," kata Ipuk.
Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Suhardjono menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan fokus pada aspek hukum, mulai pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan layanan hukum.
Ia mengatakan analisis hukum diperlukan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan tidak melanggar aturan terutama ketika terdapat penafsiran berbeda terhadap regulasi.
"Termasuk bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum, kerja sama ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Banyuwangi," katanya.
