Daftar Negara Blokir DeepSeek AI dan Alasannya

Sejumlah negara memblokir atau membatasi penggunaan aplikasi kecerdasan buatan atau AI asal Cina . Alasannya beragam, seperti kekhawatiran terkait privasi data, keamanan nasional, dan potensi sensor. 

DeepSeek adalah perusahaan swasta Cina yang didirikan pada Juli 2023 oleh Liang Wenfeng. Liang merupakan lulusan Universitas Zhejiang, salah satu universitas ternama di Cina.

Model terbaru yakni DeepSeek-V3 diklaim memiliki peningkatan signifikan dalam kecepatan inferensi serta performa yang mampu bersaing dengan model closed-source seperti Claude-3.5 dan GPT-4o. 

Kehadiran DeepSeek sempat membuat harga saham perusahaan teknologi Amerika seperti Nvidia anjlok pada perdagangan 27 Januari. Model AI buatan Cina ini juga menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di App Store Amerika. 

Kendati demikian, model AI tersebut ditolak dan diblokir oleh sejumlah negara. Berikut daftar negara yang memblokir DeepSeek:

1. Korea Selatan 

Pemerintah Korea Selatan melarang sementara penggunaan DeepSeek AI di lingkungan kerja kementerian dan lembaga, karena kekhawatiran keamanan data dan potensi ancaman siber. 

Menurut pejabat Kementerian Industri Korea Selatan, pemerintah mengeluarkan pemberitahuan resmi kepada kementerian dan badan negara untuk berhati-hati dalam menggunakan layanan AI generatif, termasuk DeepSeek dan ChatGPT.

Pengawas privasi informasi Korea Selatan juga berencana meminta klarifikasi dari DeepSeek mengenai pengelolaan data pribadi pengguna.

Melansir dari Reuters, perusahaan teknologi besar Korea Selatan seperti Kakao Corp, SK Hynix, dan Naver juga mulai membatasi penggunaan DeepSeek AI demi menjaga keamanan data internal.

2. Amerika Serikat 

Pemerintah Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi berat bagi individu dan perusahaan yang menggunakan, mengunduh, atau berinvestasi dalam teknologi AI asal Cina, DeepSeek.  

Jika Rancangan Undang-Undang atau RUU Decoupling America's Artificial Intelligence Capabilities from China Act of 2025 disahkan, pelanggar dapat dikenai denda hingga US$ 100 juta atau Rp 1,6 triliun atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

RUU itu bertujuan membatasi hubungan AS dengan industri AI Cina dengan melarang penelitian AI di Cina, transfer kekayaan intelektual atau IP, investasi dalam perusahaan AI Cina, serta kolaborasi teknologi pembelajaran mesin dengan pihak Cina.

Investor yang memiliki saham di perusahaan AI Cina juga akan dikenai sanksi berat, termasuk denda dua kali nilai transaksi atau minimal US$ 250 ribu, serta kemungkinan hukuman penjara.

Langkah itu merupakan bagian dari upaya AS untuk menekan perkembangan AI di Cina, terutama setelah kemunculan model AI baru seperti Alibaba Qwen 2.5-Max yang semakin memperkuat posisi Cina dalam persaingan global.

Sebelumnya, AS membatasi ekspor cip semikonduktor ke Cina. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai belum cukup efektif.

3. Italia 

Otoritas perlindungan data Italia Garante memerintahkan DeepSeek AI memblokir chatbot di negara ini. Hal itu karena startup AI asal Cina ini gagal memberikan informasi yang cukup terkait penggunaan data pribadi.

Garante menilai jawaban yang diberikan DeepSeek tidak memadai dan memutuskan untuk memblokir layanannya demi melindungi data pengguna Italia.

Melansir dari Reuters, pengawas telah menanyai DeepSeek minggu ini tentang penggunaan data pribadi, terutama mencari informasi tentang data pribadi apa yang dikumpulkan, dari sumber mana, untuk tujuan apa, atas dasar hukum apa dan apakah itu disimpan di Cina.

Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan Garante, DeepSeek mengatakan telah menghapus asisten AI dari toko aplikasi Italia setelah kebijakan privasi dipertanyakan.

"Tanggapan DeepSeek tidak hanya tidak memberi kami jaminan apapun, itu memperburuk posisi mereka. Itu alasan kami memutuskan untuk memesan blok," kata salah satu dari empat anggota dewan otoritas data Italia Agostino Ghiglia dikutip dari Reuters, dua pekan lalu (31/1). 

4. Prancis 

Pengawas privasi Prancis akan menyelidiki DeepSeek untuk memahami cara kerja sistem AI dan risiko privasi. Otoritas Prancis, CNIL menganalisis DeepSeek-V3 dan akan meminta klarifikasi dari perusahaan terkait kebijakan pengelolaan data.

CNIL yang dikenal sebagai salah satu regulator paling aktif di Eropa, sebelumnya telah memberikan sanksi kepada perusahaan teknologi besar seperti Google dan Meta.

5. India 

Kementerian Keuangan India melarang penggunaan alat AI seperti ChatGPT dan DeepSeek untuk keperluan resmi, karena kekhawatiran terhadap keamanan dan kerahasiaan data pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran internal yang menyoroti risiko penggunaan AI di perangkat kantor.

India mengikuti langkah negara lain seperti Australia dan Italia, yang juga membatasi penggunaan DeepSeek dengan alasan serupa. Larangan ini mencuat di media sosial sehari sebelum kunjungan Sam Altman, CEO OpenAI, ke India, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri TI.

6. Taiwan 

Taiwan secara resmi melarang penggunaan layanan DeepSeek di seluruh lembaga pemerintah pada Senin (3/2), dengan alasan risiko keamanan. Keputusan ini memperkuat pernyataan sebelumnya yang hanya menyarankan agar DeepSeek tidak digunakan.

Sebagai negara yang secara demokratis diperintah, Taiwan telah lama waspada terhadap teknologi asal Cina, mengingat klaim kedaulatan Beijing atas pulau tersebut serta ancaman politik dan militernya terhadap pemerintah Taipei.

Perdana Menteri Taiwan, Cho Jung-tai, dalam rapat kabinet menegaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk melindungi keamanan informasi negara. Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait sensor yang diterapkan oleh DeepSeek serta potensi kebocoran data ke Cina.

Sebelumnya, Kementerian Digital Taiwan hanya menyatakan bahwa instansi pemerintah sebaiknya tidak menggunakan DeepSeek tanpa memberikan larangan eksplisit. Sejumlah negara lain seperti Korea Selatan, Prancis, Italia, dan Irlandia juga tengah menyelidiki penggunaan data pribadi oleh DeepSeek.

7. Australia 

Australia juga melarang penggunaan DeepSeek di semua perangkat pemerintah karena dianggap menimbulkan risiko keamanan. Pemerintah mengeluarkan arahan wajib bagi seluruh entitas pemerintah untuk mencegah penggunaan, menghapus aplikasi, serta layanan DeepSeek dari sistem dan perangkat milik pemerintah.

Melansir dari Reuters, Menteri Dalam Negeri Tony Burke menyatakan DeepSeek menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi teknologi pemerintah. Oleh karena itu, larangan ini bertujuan melindungi keamanan nasional dan kepentingan negara. Namun, larangan ini tidak berlaku bagi perangkat pribadi warga negara.

8. Irlandia 

Komisi Perlindungan Data Irlandia telah meminta informasi dari DeepSeek mengenai cara perusahaan AI asal Tiongkok tersebut memproses data pengguna di Irlandia. Permintaan ini disampaikan pada 29 Januari sebagai bagian dari pengawasan terhadap keamanan data di negara tersebut.  

Meskipun Irlandia merupakan regulator utama bagi banyak perusahaan teknologi besar AS yang beroperasi di Uni Eropa, DeepSeek belum menetapkan negara tersebut sebagai kantor pusat di Eropa.

Dalam pernyataannya, regulator Irlandia menegaskan mereka telah menghubungi DeepSeek untuk mendapatkan klarifikasi mengenai pemrosesan data pengguna Irlandia, dilansir dari Reuters.