DPRD Kepri: Semua pihak hentikan aktivitas di hutan bakau Pulau Sugi

Batam (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan, meminta semua pihak menghentikan aktivitas di kawasan hutan bakau atau mangrove Pulau Sugi, Kabupaten Karimun, usai adanya laporan lahan tersebut akan dijual ke pihak perusahaan.

Peristiwa tindak lanjut tersebut dimulai dari beredarnya video viral pada platform TikTok, yang melaporkan bahwa lahan bakau di desa tersebut telah diperjualbelikan ke sebuah perusahaan.

"Kami perintahkan seluruh pihak yang bersangkutan, termasuk perusahaan, melalui kepala desa dan camat, untuk berhenti dulu beraktivitas. Jika ada ganti rugi, diberhentikan dulu sampai semuanya jelas. Karena ini berkaitan dengan masyarakat banyak, harus kita dudukkan bersama," katanya di Batam, Ahad.

Ketua DPRD Kepri tersebut bertemu dengan Kepala Desa Sugi Mawasi bersama dengan beberapa anggota DPRD lainnya untuk meluruskan kejadian yang sedang hangat di kalangan masyarakat dan media sosial.

"Kami sudah meminta keterangan dari masyarakat setempat terkait permasalahan yang sedang panas ini. Selain itu, kami juga telah mendengar langsung dari kepala desa terkait beberapa hal yang disampaikan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan DPRD ke lokasi adalah untuk meredam ketegangan di masyarakat.

Menurut Iman, luas lahan yang menjadi permasalahan ini mencapai sekitar 90 hektare. Namun, kepastian mengenai status legalitas lahan masih belum jelas.

"Di satu sisi, kepala desa sudah membatalkan izin dengan surat resmi, tapi di sisi lain ada juga pencairan uang sebagai Down Payment. Ini yang masih simpang siur dan perlu diperjelas. Kami minta pihak perusahaan menjelaskan langsung kepada kami," ujarnya.

Dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan juga menjadi perhatian DPRD Kepri karena peran hutan bakau sebagai habitat penting bagi ekosistem laut seperti ketam dan udang yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

"Kami belum tahu apakah perusahaan akan menghabisi mangrove atau tidak. Yang pasti, ini bisa berdampak besar bagi masyarakat, terutama nelayan yang mencari nafkah di kawasan tersebut," katanya.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Kepri berencana menggelar pertemuan dengan gubernur Kepri, bupati terpilih, serta pihak terkait lainnya.

"Kami akan menyurati perusahaan yang bersangkutan karena kami juga belum bertemu dengan pihaknya. Kami harap mereka akan segera menghubungi kami agar masalah ini cepat selesai untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak," tutupnya.

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025