Pemda Ikut Terlibat MBG, Legislator Golkar: Wujud Nyata Kolaborasi Bersama Pusat, Daerah dan Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk aktif berkontribusi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal ini menyusul kebijakan pemerintah pusat untuk membuka seluas bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. 

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Robert J. Kardinal, dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

"Sebagai wujud nyata kolaborasi bersama, Pemda dapat memanfaatkan dana APBD. Dana yang bersumber dari dana desa juga dapat dioptimalkan mendukung kesuksesan program ini," kata Robert.

Robert mengatakan, partisipasi aktif pemda dan desa dalam program dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan utama dari program ini. 

Adapun program ini sejatinya dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Khususnya bagi anak sekolah dan ibu-ibu hamil dengan dukungan penuh dari pemerintah. 

Nilai total anggaran yang disediakan Pemerintah dari APBN untuk ini sebesar Rp 71 triliun. 

Dengan dukungan APBD, ditambah alokasi dana desa, maka kemampuan fiskal Pemerintah untuk mendorong kelanjutan program ini jauh lebih besar. 

Sebab anggaran yang ada, benar-benar dialokasikan untuk menopang apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Fokus pada alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar seperti pangan bergizi memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan yang kurang prioritas," ucap dia.

Politisi senior Fraksi ini pun sangat yakin, dengan modal pendekatan ini, program dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lokal dan menciptakan generasi penerus yang lebih sehat dan produktif. Manfaat program ini pun jauh lebih terasa.

Manfaat tersebut, lanjut Robert, antara lain, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui distribusi makanan bergizi kepada anak-anak asli daerah. 

Kemudian dapat memaksimalkan potensi sumber daya lokal untuk pengadaan bahan pangan, sehingga turut mendukung perekonomian daerah. Dan memastikan ada tanggung jawab bersama antara Pemerintah pusat dan daerah.