Pemerintah Setop Bantuan Pangan dan Beras SPHP Demi Jaga Harga Gabah Petani

Badan Pangan Nasional () telah menghentikan sementara dua kegiatan intervensi harga beras sejak pekan lalu, tepatnya pada Jumat (7/2).

Kegiatan yang dihentikan adalah bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga  (SPHP). Langkah ini diambil untuk menghindari penurunan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa intervensi harga ini bertujuan untuk menjaga harga GKP tetap stabil.

"Dua kegiatan intervensi pengendalian harga ditunda sehingga harga di tingkat petani tidak turun, khususnya harga gabah," ujar Ketut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan, Senin (10/2).

Berdasarkan data yang dihimpun, harga GKP di 13 dari 18 provinsi produsen gabah masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kg.

Beberapa provinsi dengan harga GKP di atas HET hingga Minggu (9/2) adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Barat, dan Sumatra Barat, dengan harga tertinggi mencapai Rp 7.258 per kg di Sumatra Barat, sedangkan harga terendah di Kalimantan Barat sebesar Rp 5.150 per kg.

Untuk menghindari penurunan harga lebih lanjut, Bapanas sebelumnya telah menaikkan HET GKP dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg pada bulan lalu. "Peningkatan HET ini penting untuk menjaga momentum produksi di tingkat petani," kata Ketut.

Ketut juga memproyeksikan surplus produksi beras hingga April 2025 mencapai 4 juta ton, sebuah lonjakan signifikan dibandingkan perkiraan surplus 2,98 juta ton pada Januari-Maret 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara konsumsi beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, produksi beras pada April 2025 diperkirakan akan mencapai 3,61 juta ton, sehingga total produksi beras sepanjang empat bulan pertama tahun ini bisa mencapai 12 juta ton.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Stabilisasi Harga

Peningkatan HET GKP di tingkat petani bertujuan agar petani tetap memperoleh margin yang wajar. Dengan demikian, para petani diharapkan dapat terus meningkatkan produksi beras secara nasional.

Meskipun demikian, Ketut menemukan harga beras medium di tingkat konsumen masih relatif tinggi. "Kami mengimbau pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi lonjakan harga beras selama ramadan 2025," ujarnya.

Dalam upaya menstabilkan harga, Bapanas telah mengarahkan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras selama panen raya 2025. "Dengan langkah ini, harga di tingkat petani diharapkan akan tetap stabil ke depannya," kata Ketut.

Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan untuk melanjutkan program bantuan sosial (bansos) beras. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian bantuan beras 10 kilogram kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama enam bulan pada tahun 2025.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa bansos ini akan mencakup 960 ribu ton beras yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat, termasuk kelompok desil 1 dan 2, perempuan kepala keluarga miskin, serta lansia tunggal.

"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Januari dan Februari sudah dijadwalkan, sedangkan empat bulan lainnya akan disesuaikan," kata Arief dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (1/1).

Program bantuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan pangan di hulu dan hilir, dengan penyaluran beras difokuskan pada 15,6 juta penerima dari desil 1 dan 2, serta 400 ribu penerima dari kelompok perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.