Dinas Perkim Mukomuko: Rehabilitasi 40 RTLH tunggu kesiapan anggaran

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyampaikan bahwa rehabilitasi ...

Feb 8, 2025 0

Dinas Perkim Mukomuko: Rehabilitasi 40 RTLH tunggu kesiapan anggaran

Mukomuko (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyampaikan bahwa rehabilitasi sebanyak 40 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah ini menunggu kepastian atau kesiapan anggaran dari pemerintah daerah.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mukomuko Erik Mendiho saat dihubungi dari Mukomuko, Sabtu, mengatakan Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengalokasikan anggaran sebesar Rp800 juta untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sebanyak 40 RTLH di daerah ini.

"Kalau sekarang ini kami belum bisa bergerak karena belum ada kepastian anggarannya, jangan-jangan terkena refocusing," katanya.

Baca juga:

Selain itu, kata dia, juga belum ditetapkan siapa kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) rehabilitasi sebanyak 40 rumah warga miskin di daerah ini.

"Oleh karena itu, setelah ada kepastian dan kejelasan anggaran akan dilanjutkan dengan pembuatan SK KPA dan PPTK rehabilitasi 40 RTLH," ujarnya.

Dia menjelaskan, alokasi anggaran sebesar Rp800 juta untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sebanyak 40 RTLH sesuai dengan peraturan terkait dengan anggaran rehabilitasi setiap RTLH sebesar Rp20 juta.

Baca juga:

Alokasi anggaran untuk rehabilitasi RTLH yang bersumber dari APBD Mukomuko, kata dia, sama dengan anggaran rehabilitasi RTLH yang bersumber dari APBN.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga mengusulkan anggaran untuk rehabilitasi sebanyak 3.000 RTLH kepada Kementerian PUPR.

"Sudah diusulkan bantuan program rehabilitasi RTLH di APBN, dan di aplikasi dinas ini, yakni sebanyak 3.000 rumah warga miskin yang diusulkan," ujarnya.

Dia mengatakan, dari usulan bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di daerah ini, yang sudah diverifikasi sebanyak 1.003 dari 3.000 rumah.

Baca juga:

Selanjutnya, kata dia, instansinya sampai sekarang masih menunggu berapa banyak usulan bantuan rehabilitasi RTLH di daerah ini yang disetujui oleh pemerintah pusat.