DPRD Kota Malang minta wali kota terpilih lakukan program sesuai RPJMD

Malang Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur meminta kepada Wali Kota terpilih Wahyu Hidayat berkomitmen melakukan/melaksanakan program kerja sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2026.Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita di Kota Malang, Sabtu, mengatakan di dalam dokumen RPJMD para legislator dan pemerintah kota (pemkot) setempat telah memetakan dan mengidentifikasi segala persoalan yang dirumuskan menjadi program kerja jangka menengah."Mengenai permasalahan itu sudah dilakukan pemetaan dan ada di dalam RPJMD. Jadi tinggal melanjutkan dengan kerja sama," kata Amithya.Pada dokumen RPJMD 2024-2026 terdapat empat tujuan arah pembangunan, yakni peningkatan daya saing yang berkualitas, pemantapan dari segi infrastruktur dengan didukung manajemen handal, dan mendorong pembangunan menuju kualitas global berbasis kearifan lokal.Selain itu, juga merealisasikan Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berbudaya, dan berwawasan lingkungan.Tak hanya itu, Amithya menyatakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang semaksimal mungkin menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan sesuai RPJMD dengan pelaksanaan efisiensi anggaran, sesuai arahan pemerintah pusat.Dia memisalkan ketika nantinya dari hasil penghitungan peminiman anggaran masih belum mencukupi untuk melaksanakan program yang di tahun sebelumnya telah berjalan, maka Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin sebagai wakil wali kota terpilih harus cepat merespon dengan mencarikan solusi tepat.Pemerintah daerah, dalam persoalan ini dituntut harus bekerja keras dan pintar dalam merumuskan strategi yang tepat sasaran."Contoh di bidang kesehatan dan pendidikan, itu harus dicarikan jalan seperti apa," ucap dia.Selain itu, ditanya mengenai surat keputusan penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih, Amithya menyatakan telah menerima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.Lalu untuk kepastian pelaksanaan pelantikan, pihaknya masih menunggu teknis pelaksanaan pelantikan."Sudah menerima (SK), sementara pelantikan 20 Februari tapi kami menunggu nanti (teknis) seperti apa. Mungkin di pusat apakah ada perubahan atau tidak," kata dia.