Bahlil Tegaskan Ibu Kota Pindah ke IKN pada 2028 Sesuai Rencana
Bahlil Lahadalia memastikan pindah IKN 2028 tetap berjalan meski anggaran diblokir. Hal itu disampaikan dalam Rakernas Golkar di Kantor DPP Golkar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai sekaligus Menteri ESDM, menanggapi kabar anggaran yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurutnya, saat ini target Presiden RI Prabowo Subianto memindahkan ibu kota ke tidak akan berubah. Rencananya, ibu kota tetap akan pindah ke pada 2028 mendatang.
"Menyangkut dengan IKN ya, IKN ini setau kami sampai dengan sekarang, tetap target bapak presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru. Di IKN, sudah pindah," ujar Bahlil dalam Rakernas Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Baca juga:
Dijelaskan Bahlil, pembangunan juga disebut akan terus berjalan. Namun, dia tidak merinci progress dari pembangunan yang anggarannya sedang diblokir tersebut.
"Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di kementerian PU," jelasnya.
"Jadi kami nggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Gak juga. Nah, ya gitu," tutupnya.
Sebelumnya, Progres pembangunan Nusantara (IKN) nampaknya akan tersendat. Hal ini lantaran, anggaran yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo membenarkan realisasi anggaran Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 diblokir.
Hal ini disampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
"Realisasi anggaran kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody.
Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain.
Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.
"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujar Dody.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progres pembangunan Nusantara hingga 31 Desember 2024.
