Anggaran Dipangkas, Maruarar Sirait Gandeng Bos Kadin untuk Program 3 Juta Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Kamar Dagang dan Industri () Indonesia untuk mendukung program bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk terealisasi.

Menteri PKP mengatakan keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas dalam sektor ini. “Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting,” ujar Maruarar di sela-sela Forum Diskusi bertajuk ESG (Environmental, Social, Governance) and Green Financing in Indonesia yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis seperti dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 8 Februari 2025.

Maruarar meminta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing. Konsep ini merupakan sistem pembelian bahan baku terpusat untuk menghemat biaya pembangunan. Sejauh ini Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun. Program ini akan diajukan untuk masuk proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

Maruarar mengatakan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam pembelian material seperti semen, bisa terjadi efisiensi yang signifikan. “Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing,” kata dia.

Sementara itu, Anindya Bakrie mengatakan Kadin Indonesia  juga mendukung Program 3 Juta Rumah. “Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik,” kata Anindya. 

Di sisi lain, Anindya mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait yang masih menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran Kementerian PKP di 2025 dipangkas dari awalnya Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. “Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai,” kata Anindya.