Pemerintah Tak Akan Libatkan BUMN dan Perusahaan Swasta dalam Program Rumah Prabowo di Desa
Sementara itu untuk di perkotaan karena tanahnya kurang dan harganya mahal, maka akan dibangun rumah susun.
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan perusahaan swasta besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan terlibat dalam program pembangunan perumahan di pedesaan.
"Jangan orang kota datang membangun desa, tapi biarkan orang desa membangun nya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," katanya di Kabupaten Sumbawa, NTB, dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (17/11/2024).
Adapun untuk program pembangunan di desa, karena lahan masih ada, maka akan difokuskan pada pembangunan rumah tapak.
Baca juga:
Sementara itu untuk di perkotaan karena tanahnya kurang dan harganya mahal, maka akan dibangun susun.
Fahri meminta agar bahan bangunan untuk rakyat di desa bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, serta bahan material pembangunan bisa dipasok dari pedesaan.
Hal itu agar desa tidak mengandalkan pasokan dari pemerintah pusat.
"Kalau masyarakat ingin membangun dari kayu dan pasokan kayunya ada ya silakan, yang mau pakai bata silakan. Teknisnya kira-kira begitu," ujar Fahri.
Lalu, menurut dia, pembangunan masyarakat di desa juga harus memperhatikan sanitasi.
Pemenuhan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di setiap , khususnya masyarakat miskin, perlu menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.
Sebab, Fahri memandang saat ini masih banyak masyarakat yang tidak punya sarana MCK.
"Pemerintah Daerah harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang nya tidak ada MCK," tutur Fahri.
Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menilai bahwa Kepala merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi masyarakatnya.
Sehingga, diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan masyarakat di kawasan pedesaan.
"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ucap Fahri.
Ia pun meminta Pemerintah Daerah melakuakn pendataan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk hunian, serta -rumah yang tidak layak huni agar bisa dibedah menjadi layak huni.
Sebagaimana diketahui, program 3 juta yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan terbagi 1 juta di perkotaan dan 2 juta di pedesaan.
