Akademisi di Jombang Nilai Program Rp3 Miliar Per Desa Tidak Realistis
Akademisi di Jombang Nilai Program Rp3 Miliar Per Desa Tidak Realistis. ????Akademisi Unipdu (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum) Jombang Dr. Nur Ulwiyah menilai program yang diusung paslon (pasangan calon) 01 Mundjidah-Sumrambah -- Ikuti kami di ????https://bit.ly/392voLE #beritaviral #jawatimur #viral berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI #fyp
Jombang (beritajatim.com) – Akademisi Unipdu (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum) Jombang Dr. Nur Ulwiyah menilai program yang diusung paslon (pasangan calon) 01 Mundjidah-Sumrambah, Rp3 miliar per desa per tahun terlalu boombastis dan tidak realistis.
Menurut Ulwiyah, jumlah anggaran Kabupaten Jombang kurang lebih adalah Rp 2,9 triliun. Sementara jika calon petahana menganggarkan Rp3 miliar untuk masing-masing desa saja sudah menghabiskan dana hingga Rp 912 miliar lebih.
“Itu belum termasuk belanja pegawai, pembenahan dan pemeliharaan infrastruktur serta belanja modal pemerintah daerah. Gagasan ini jadi terlalu utopis,” ungkapnya, Minggu (17/11/2024).
Dr Ulwi menambahkan, pemerintah daerah itu harusnya membuat anggaran yang adaptif dan realistis untuk mempercepat transformasi dan memperluas jaringan infrastruktur digital di seluruh sektor ekonomi, seperti konsumsi, investasi, dan tata kelolanya.
“Jombang saat ini memerlukan banyak sekali perbaikan dari berbagai sektor. Dari infrastrukturnya, sarana prasarananya, sektor pariwisatanya, investasi lokal dan internasionalnya juga sebisa mungkin digiatkan Kembali,” kata Ulwi.
“Karena itu, penyusunan anggarannya harus rasional dan tepat sasaran. Jangan asal bikin program anggaran bombastis tapi sumber pendanaannya tidak ada,” jelasnya.
Ia membandingkan, dengan program yang ditawarkan Petahana dengan program yang ditawarkan Warsubi-Salman (WarSa). Nah, paslon 02 ini ini dinilai lebih masuk akal.
Anggaran di luar dana desa sebesar Rp800 juta hingga Rp1 miliar tersebut, kata dia, tertera sebagai program Warsubi-Salman untuk pembangunan infrastruktur desa.
“Penjelasan yang tertera dalam program juga masuk akal. Pemerataan pembangunan dilakukan agar tidak ada lagi kesenjangan antara desa dan kota. Tidak ada lagi jalanan desa yang jelek karena tidak punya dana untuk membangun,” katanya.
“Sementara sisa dari anggaran masih cukup banyak untuk post-post yang lain. Sehingga pembangunan dan kemajuan Jombang bisa tercover. Ini lebih masuk akal,” pungkas Ulwi. [suf]