PM Lebanon tegaskan pembentukan pemerintahan tak akan ditunda
Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, pada Jumat (17/1) menyatakan telah memiliki visi awal untuk pemerintahannya, yang ...
Beirut (ANTARA) - Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, pada Jumat (17/1) menyatakan telah memiliki visi awal untuk pemerintahannya, yang menurut rencana akan segera disampaikan kepada Presiden Joseph Aoun.
PM Nawaf Salam menegaskan bahwa proses pembentukan pemerintahan tidak akan mengalami penundaan.
Pernyataan Salam disampaikan dalam konferensi pers setelah pertemuannya dengan Ketua Parlemen Nabih Berri di kantor pusat Ayn al-Tineh di Beirut Barat.
“Saya dan Ketua Berri sepakat untuk mengikuti konstitusi. Saya akan tetap berkomunikasi dengannya hingga pemerintahan terbentuk,” kata Salam.
Ia menambahkan bahwa pembahasan parlemen belum selesai pada Kamis (16/1), seraya mencatat mengenai adanya kesepakatan di antara blok-blok parlemen tentang pentingnya segera bekerja menuju pemulihan negara.
“Tidak ada pilihan lain selain mencapai kesepahaman. Tidak seorang pun akan diizinkan untuk menunda pembentukan pemerintahan,” tegas Salam.
Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menggambarkan pertemuannya dengan Salam sebagai sesuatu yang “menjanjikan,” menurut pernyataan dari kantor medianya.
Pada Kamis, Salam menyelesaikan hari kedua pembahasan tidak mengikat dengan parlemen untuk membentuk pemerintahan, di tengah boikot anggota parlemen dari Blok Loyalitas hingga Blok Perlawanan yang terkait dengan Hizbullah serta Gerakan Amal milik Blok Pembangunan dan Pembebasan.
Pembahasan parlemen untuk pembentukan pemerintahan didasarkan pada Pasal 64 Konstitusi Lebanon.
Namun, perdana menteri yang ditunjuk secara konstitusional tidak diwajibkan untuk mengikuti nominasi dari blok parlemen dan anggota parlemen terkait portofolio menteri.
Sebelumnya pada Senin (13/1), Presiden Joseph Aoun memanggil Salam, salah seorang hakim di Mahkamah Internasional, untuk membentuk pemerintahan baru setelah Salam mendapatkan dukungan dari 84 dari 128 suara parlemen.
Berdasarkan tradisi, perdana menteri Lebanon adalah seorang Muslim Sunni, presiden adalah Kristen Maronit, dan ketua parlemen adalah Muslim Syiah.
Setelah kekosongan jabatan presiden selama dua tahun akibat perselisihan politik, Parlemen Lebanon memilih Aoun sebagai presiden pada 9 Januari dengan mayoritas 99 suara.
Sumber: Anadolu
Baca juga:
Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
