Seluk-beluk Anggaran IKN Diblokir

Kementerian PU sudah berkicau soal anggaran diblokir sejak pertengahan Januari

Terhentinya anggaran di Kementerian PU hingga 2025 membuat Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti bersuara. Pada 13 Januari, pihaknya menyampaikan bahwa persoalan anggaran masih menjadi isu dalam rencana proyek-proyek infrastruktur tahun ini. Sebab, bendahara negara belum memberi restu ihwal anggaran yang bisa dikucurkan untuk Kementerian PU.

“Anggaran sekarang masih diblokir, belum dibuka,” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU. Namun, Diana memastikan proyek-proyek infrastruktur sudah dibahas. “Nanti (ditentukan) mana yang prioritas dan mana yang bukan,” ujarnya.

Presiden Prabowo instruksikan efesiensi anggaran

Kemudian, di tengah ketidakpastian pembukaan blokir anggaran Kementerian PU, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran dengan menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Melalui Inpres, Presiden meminta penghematan senilai Rp 306,6 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Anggaran Kementerian PU dipangkas

Seiring adanya instruksi, anggaran Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga tersisa Rp 29,57 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PU tahun ini ditetapkan senilai Rp 110,95 triliun. Pemangkasan anggaran ini telah disetujui Komisi V DPR RI dalam rapat pada Kamis, 7 Februari 2025.

Kementerian PU optimis pembangunan IKN tetap berlanjut

Akibat pemangkasan anggaran, Kementerian PU akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Otorita IKN, ihwal kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur. Meski begitu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana optimis pembangunan IKN bakal tetap bisa dilanjutkan. Pasalnya, Otorita IKN—yang pagu awalnya ditetapkan Rp 6,3 triliun—mendapat tambahan anggaran Rp 8,1 triliun.

“Mudah-mudahan (proyek) itu bisa dilanjutkan bersama Otorita IKN,” kata Dewi saat ditemui di Komplek DPR RI pada Kamis, 6 Februari 2025.

Menteri PU sebut belum ada anggaran 2025 untuk IKN

Usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2024, Dody mengatakan belum ada anggaran yang teralisasi untuk pembangunan IKN. Saat ini, ia juga masih mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU yang dipotong menjadi Rp 29,57 triliun imbas instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo.

“Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri.”

Kementerian PU akan ajukan pembukaan pemblokiran anggaran

Oleh karena efisiensi anggaran disetujui Komisi V DPR, Dody mengatakan bakal segera mengajukan permohonan pembukaan blokir anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Setelah itu, Dody baru akan memikirkan program-program yang perlu dieksekusi.

“Harapan kami (setelah) ini disetujui, ada surat khusus untuk kami buka blokir. Lalu ada rekomposisi lagi, mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas,” ujar Dody di Kompleks DPR RI, Kamis, 6 Februari 2025.

Pemblokiran anggaran IKN disebut bukan karena efesiensi

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah menyatakan bahwa anggaran pembangunan IKN tidak diblokir akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

“Beda,” kata Zainal ketika ditanya ihwal konteks pemblokiran anggaran IKN, di Kementerian PU pada Jumat, 7 Februari 2025.

Kebijakan awal tahun, pemblokiran anggaran hal wajar

Zainal menjelaskan, pemblokiran anggaran merupakan kebijakan Menteri Keuangan ihwal penggunaan anggaran pada awal tahun. Misalnya, anggaran yang dibuka adalah anggaran untuk operasional. Sementara anggaran lain, seperti untuk proyek pembangunan, masih ditahan.

“Itu biasa. Di awal tahun selalu begitu,” tutur Zainal.

Istana benarkan anggaran IKN masih diblokir

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan anggaran untuk pembangunan IKN masih diblokir Kementerian Keuangan. Dia menjelaskan, pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN. Anggaran untuk IKN hanya belum dibuka. Anggaran pembangunan IKN saat ini masih berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN.

“Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU,” kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025

Prabowo berkomitmen teruskan pembangunan IKN

Hasan mengatakan, Presiden Prabowo berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggaran juga sudah disiapkan. “Anggaran Rp48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan,” kata Hasan. Selama waktu itu, pemerintah menargetkan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan gedung yudikatif, dan gedung legislatif, selesai dibangun.

“Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” kata dia.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan Prabowo masih menargetkan pembangunan IKN terus berlanjut. Pemerintah terus mendorong penyelesaian pembangunan hingga pemindahan para pejabat negara ke IKN pada 2028.

“IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang tetap jadi target presiden,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tidak bicara banyak saat dimintai pendapat terkait anggaran IKN yang diblokir Presiden Prabowo. Menurut Jokowi, pemangkasan anggaran dan pemblokiran adalah wewenang pemerintah.

“Tanyakan ke Kepala Otorita IKN, tanyakan ke pemerintah,” kata Jokowi saat ditemui wartawan seusai menerima kedatangan politikus asal Nigeria, Peter Obi di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7 Februari 2025.

Hendrik Yaputra, Septia Ryanthie, M. Raihan Muzzaki, dan Riri Rahayu berkontribusi dalam tulisan ini.