Transfer ke Daerah Dipangkas, Mas Ibin Tak Gentar Pimpin Kota Blitar

Transfer ke Daerah Dipangkas, Mas Ibin Tak Gentar Pimpin Kota Blitar. ????Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin resmi ditetapkan sebagai Wali Kota Blitar 2025-2030. Selama 5 tahun ke depan Mas Ibin akan memimpin Kota Blitar. -- Ikuti kami di ????https://bit.ly/392voLE #beritaviral #jawatimur #viral berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI #fyp

Transfer ke Daerah Dipangkas, Mas Ibin Tak Gentar Pimpin Kota Blitar

Blitar (beritajatim.com) – Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin resmi ditetapkan sebagai Wali Kota Blitar periode 2025-2030. Selama 5 tahun ke depan Mas Ibin akan memimpin Kota Blitar bersama sang wakil yakni Elim Tyu Samba.

Pada awal kepemimpinannya, Mas Ibin harus menghadapi kenyataan dana transfer ke daerah bakal dipangkas oleh pemerintah pusat. Kementerian Keuangan sendiri telah mengumumkan pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

Kondisi itu pun tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Mas Ibin di awal masa kepemimpinannya. Meski begitu Mas Ibin mengaku tak gentar dengan kondisi tersebut, dirinya tetap bertekad untuk membawa perubahan agar Kota Blitar lebih baik lagi.

“Tentunya jadi tantangan ya, karena negara sedang melakukan penghematan memotong banyak anggaran saya dengar lumayan besar anggaran yang dipotong, tantangannya besar tapi kami tidak putus asa karena kami muda dan baru, kami akan sebisa mungkin memaksimalkan anggaran yang sudah ada,” ucap Mas Ibin usai ditetapkan sebagai Wali Kota Blitar, Sabtu (8/2/2025).

Sejumlah pos anggaran Kota Blitar pun juga akan mengalami penghematan. Salah satunya adalah pos perjalanan dinas pejabat yang dipangkas 50 persen lebih. Rencananya anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya Rp17 miliar akan dipotong hingga 50 persen menjadi Rp8,5 miliar.

Dengan kondisi itu, Mas Ibin pun akan menentukan program program prioritas yang bakal dijalankan di awal kepemimpinannya. Hal itu terpaksa dilakukan di tengah adanya penghematan atau pemangkasan anggaran.

“Prioritas tetap di pelayanan umum di sektor-sektor yang mengurusi masyarakat secara luas ya tentunya di pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum,” imbuhnya. [owi/beq]