RSF: USAID Danai 6.200 Jurnalis dan Dukung 707 Outlet Media di Seluruh Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - (RSF) mengungkapkan bahwa Badan Pembangunan Amerika Serikat () mendanai 6.200 jurnalis dan 707 outlet media non-negara, serta 279 LSM yang berfokus pada media di lebih dari 30 negara pada 2023.

Anggaran bantuan luar negeri AS pada 2025 mengalokasikan US$268,4 juta untuk mendukung "media independen dan aliran informasi yang bebas," lapor organisasi itu mengutip lembar fakta yang sekarang dihapus seperti dilansir pada Jumat.

USAID telah menggunakan dana ini untuk memberikan pelatihan dan dukungan untuk "memperkuat media independen," termasuk organisasi media besar dan sumber media yang lebih kecil atau individu yang beroperasi di bawah "kondisi represif."

RSF juga menyoroti bahwa USAID adalah donor utama untuk media independen di Ukraina, di mana sembilan dari 10 outlet mengandalkan subsidi internasional.

Di Ukraina, RSF menekankan perlunya US$96 juta selama tiga tahun untuk membangun kembali lanskap media independen, yang telah melemah oleh perang di negara itu.

Namun, keputusan Presiden AS Donald Trump untuk membekukan miliaran bantuan global, termasuk pendanaan media, telah menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di antara organisasi yang terkena dampak, katanya.

Organisasi tersebut menyoroti bahwa beberapa outlet Ukraina telah mengumumkan penangguhan kegiatan mereka dan sedang mencari solusi alternatif. Ia memperingatkan bahwa ini dapat membuka pintu bagi sumber pendanaan yang dapat membahayakan independensi editorial.

RSF mengecam pembekuan bantuan, dengan menyatakan bahwa hal itu telah menjerumuskan LSM, outlet media, dan jurnalis ke dalam "ketidakpastian yang kacau." Organisasi tersebut menyerukan kepada entitas publik dan swasta internasional untuk berkomitmen pada keberlanjutan media independen.

Dilansir dari Reuters, badan bantuan kemanusiaan utama Washington itu telah menjadi target program reorganisasi pemerintah yang dipelopori oleh pengusaha Elon Musk.

Trump dan Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia, melontarkan tuduhan palsu bahwa staf USAID adalah penjahat. Puluhan staf USAID telah dipaksa cuti, ratusan kontraktor internal telah diberhentikan dan program-program penyelamatan nyawa di seluruh dunia dibiarkan dalam ketidakpastian.

Pemerintah mengumumkan pada Selasa bahwa mereka akan memberikan cuti kepada semua karyawan USAID yang direkrut langsung di seluruh dunia. Pemerintah memanggil pulang ribuan personel yang bekerja di luar negeri.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan pemerintah sedang mengidentifikasi dan menetapkan program-program yang akan dikecualikan dari pemutusan penghentian pekerjaan besar-besaran USAID. AS sedang mencari cara menghentikan penyebaran penyakit, mencegah kelaparan dan dengan cara lain mengurangi kemiskinan. Mitra pelaksana USAID menghadapi kesulitan keuangan akibat perintah penghentian pekerjaan dari Departemen Luar Negeri.

Tujuan pemerintahan adalah menggabungkan USAID dengan Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Rubio, yang diangkat Trump sebagai pelaksana tugas administrator USAID. Akan tetapi, tidak jelas apakah ia dapat menggabungkan kedua lembaga tersebut kecuali Kongres memberikan suara untuk melakukannya. Sebabnya USAID dibentuk dan didanai oleh undang-undang yang masih berlaku.

USAID mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di seluruh dunia, dua pertiganya berada di luar Amerika Serikat, menurut Congressional Research Service (CRS). Perusahaan ini mengelola lebih dari US$ 40 miliar pada tahun fiskal 2023, tahun terakhir yang datanya tersedia secara lengkap.

Sumber yang mengetahui kejadian di agensi tersebut pada hari Kamis mengatakan beberapa pekerja telah mulai menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja.

Situs web USAID menyatakan bahwa mulai tengah malam pada Jumat, 7 Februari, semua personel yang direkrut langsung oleh USAID akan ditempatkan pada cuti administratif di seluruh dunia, kecuali personel yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti, dan program-program yang ditunjuk secara khusus.

USAID memberikan bantuan kepada sekitar 130 negara pada 2023, banyak di antaranya hancur karena konflik dan sangat miskin. Penerima bantuan terbanyak adalah Ukraina, diikuti oleh Ethiopia, Yordania, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Yaman, dan Afghanistan, menurut laporan CRS.