Dorong Digitalisasi Keuangan, Bank Jatim dan Pemkab Pamekasan Resmi Luncurkan KKI
KLIKJATIM.Com | Pamekasan – Dalam upaya mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Rabu 5 Februari 2025. Acara yang digelar di Pendopo Bupati Pamekasan ini dihadiri oleh Pj. Bupati Pamekasan, Masrukin, serta Direktur Kepatuhan Bank Jatim, Umi Rodiyah. The post Dorong Digitalisasi Keuangan, Bank Jatim dan Pemkab Pamekasan Resmi Luncurkan KKI appeared first on KlikJatim.com.
| Pamekasan – Dalam upaya mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk () resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Rabu 5 Februari 2025. Acara yang digelar di Pendopo Bupati Pamekasan ini dihadiri oleh Pj. Bupati Pamekasan, Masrukin, serta Direktur Kepatuhan , Umi Rodiyah.
Dalam sambutannya, Umi Rodiyah menegaskan bahwa peluncuran KKI merupakan wujud nyata komitmen bankjatim dalam mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Kami siap mendukung penuh Pemkab Pamekasan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi. Salah satunya dengan implementasi KKI ini,” ujar Umi.
Lebih lanjut, Umi menjelaskan bahwa penggunaan KKI membawa berbagai manfaat, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, mempercepat layanan publik, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam transaksi tunai. Selain itu, KKI juga mempermudah pejabat pelaksana APBD dalam melakukan pembayaran barang dan jasa secara elektronik, mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Baca juga:
“KKI memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik, sehingga membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, penerapan KKI juga dapat mendorong UMKM di Jawa Timur untuk naik kelas melalui optimalisasi program P3DN,” tambahnya.
Menurut Umi, digitalisasi keuangan daerah menjadi kebutuhan mendesak di era saat ini. Dengan adanya sistem pembayaran digital, pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.
“Pemerintah pusat telah mewajibkan penggunaan KKI bagi pemerintah daerah untuk pembayaran belanja yang bersumber dari APBD. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Pamekasan dan Jawa Timur,” ujarnya.
Pj. Bupati Pamekasan, Masrukin, menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan bahwa digitalisasi keuangan akan membawa perubahan positif dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan KKI di seluruh perangkat daerah di Pamekasan. Dengan adanya KKI, diharapkan serapan anggaran semakin optimal serta mampu memberikan manfaat bagi produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya. (qom)
