PLTS Terapung Karangkates Diperdebatkan, Pakar: Harus Ada Solusi untuk Masyarakat

Malang (beritajatim.com) – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Bendungan Karangkates terus menuai pro dan kontra. Meskipun proyek ini menjanjikan efisiensi energi yang lebih tinggi, dampaknya terhadap masyarakat sekitar menjadi sorotan utama.

Menurut Dr. Ir. Widodo Pudji Muljanto, MT., dosen Teknik Elektro ITN Malang, secara teknis PLTS terapung memiliki keunggulan dibandingkan dengan PLTS darat, terutama dari segi efisiensi energi.

“Proyek ini juga mengoptimalkan pemanfaatan bendungan yang sudah ada sehingga tidak perlu mengorbankan lahan pertanian atau hutan untuk pembangunan energi terbarukan,” ujar Dr. Widodo kepada beritajatim.com, Jumat (7/2/2025).

Namun, di balik keunggulan tersebut, ada beberapa tantangan yang harus diatasi sebelum proyek ini benar-benar direalisasikan.

Salah satu kendala utama PLTS terapung adalah biaya listrik yang masih lebih mahal dibandingkan dengan energi berbasis batu bara.

“Saat ini, listrik dari PLTS masih lebih mahal dibandingkan dengan listrik dari batu bara. Harga listrik dari batu bara bisa Rp600 per kWh, sedangkan PLTS masih berkali-kali lipat lebih mahal, terutama jika menggunakan baterai penyimpanan,” jelasnya.

Selain itu, PLTS terapung juga memiliki sifat intermittency, yang berarti produksi listriknya sangat bergantung pada intensitas sinar matahari. Jika cuaca mendung atau hujan, produksi listrik bisa mengalami penurunan drastis.

“Jika proyek ini menimbulkan gejolak sosial, maka pemerintah harus mencari solusi yang lebih bijak. Jangan sampai upaya transisi energi justru merugikan masyarakat yang sudah lama bergantung pada waduk ini,” tegasnya.

Pembangunan PLTS di Bendungan Karangkates dikhawatirkan akan berdampak langsung pada ratusan pembudidaya ikan yang selama ini menggantungkan hidup pada keramba jaring apung di waduk tersebut. Jika proyek ini berjalan tanpa solusi yang jelas, konflik sosial bisa terjadi.

Menurut Dr. Widodo, pemerintah perlu memberikan kepastian terkait alokasi lahan bagi para pembudidaya ikan serta kompensasi yang adil jika proyek ini tetap berjalan.

“Transisi energi tidak boleh mengorbankan masyarakat. Harus ada win-win solution antara energi hijau dan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar,” pungkasnya. [dan/beq]